BONDOWOSO – Perda nomer 5 tahun 2020 tentang Penataan dan Pembinaan Pasar Tradisional, Pusat Perbelanjaan, dan Toko Modern, dinilai telah mengarah kepada liberalisasi dan lama-lama pasti akan mengarah pada monopoli.

Alasannya, Perda itu terlalu dominan memberikan keleluasaan pada swalayan atau toko modern berjejaring.

Demikian dituturkan oleh Rudi Imam, Pengamat Ekonomi Independen, pada awak media, Senin (22/2/2021).

Ia menerangkan pada hakikatnya Perda itu untuk mengatur dan memiliki maksud yang baik. Tapi belum waktunya zonasi jarak itu dikurangi menjadi 50 meter. Seharusnya tetap berpedoman pada Perda lama (Perda Nomor 3 Tahun 2012,red) yakni dengan jarak 1000 meter.

“Intinya toko swalayan itu belum saatnya diberikan kebebasan melalui jarak yang terlalu signifikan,” sambung mantan Kepala bidang perdagangan dalam dan luar negeri, Departemen Perdagangan yang saat ini kemudian menjadi Diskoperindag.

Menurutnya, dengan pengaturan jarak itu maka semakin lama semakin menggencet toko yang kecil-kecil.

Secara logika dari jarak 1.000 meter menjadi 50 meter itu bisa berdempet-dempetan. Cepat atau lambat pasti akan berdampak terhadap pedagang-pedagang kecil dan lama-lama akan memonopoli atau mematikan toko yang kecil.

 

Baca Juga : Kapolres Bondowoso Resmikan Ponpes Nurut Taqwa sebagai Pesantren Tangguh

 

Sementara soal diwajibkannya swalayan dan toko modern untuk membina toko tradisional, kata alumni S1  Fakultas Ekonomi UNEJ angkatan 1975 itu, mungkin akan berjalan hanya satu-dua minggu, atau satu bulan. Tapi untuk selanjutnya tidak akan mungkin.

Karena secara logika bisnis, tidak mungkin pengusaha besar membina pengusaha kecil. Apalagi hanya pedagang-pedagang kecil kelontong.

Di lain sisi, standar mutu yang ditentukan oleh swalayan dengan pasar dan toko tradisional itu sudah berbeda.

“Yang namanya logika pasar itu pasti persaingan. Diakui atau tidak, pada akhirnya yang kecil itu tidak bisa bersaing dan akan mati,” ujar Alumni S2 di IPB Tahun 1990.

Dicontohkannya, apa mungkin produk-produk kecil seperti keripik, rengginang dan lainya hasil produk UMKM itu distandar mutukan.

“Pengusaha kecil itu bersifat lokal, sedangkan swalayan atau toko berjejaring itu berskala nasional, seperti Indomaret dan Alfamart itu skalanya nasional,” terangnya.

Melihat semua kondisi ini, Rudi menerangkan bahwa seharusnya anggota DPRD Pansus yang menggodok perda itu peduli terhadap sektor UMKM dan pedagang-pedagang informal atau pedagang-pedagang kecil yang terdampak langsung adanya covid-19 ini.

“Seharusnya yang menjadi perhatian di dalam Perda itu seperti, pedagang yang berjualan di Pasar Induk Bondowoso, Pasar Maesan, Pasar Pujer, Pasar Wonosari, Pasar Prajekan, dan toko-toko kecil tradisional di pelosok-pelosok desa,” tambahnya.

Dia berharap dan menyarankan agar perda itu bisa direvisi.

“Saat ini masyarakat sudah semakin peduli terkait dengan perkembangan zaman, apalagi soal perda ini yang juga sudah menjadi sorotan publik karena dinilai tidak berpihak kepada pengusaha kecil,” pungkasnya.(och)