Share

BONDOWOSO – Koordinator Program Keluarga Harapan (PKH) Kabupaten Bondowoso, Khuzairi, menegaskan jika pendamping PKH maupun Ketua Kelompok tidak boleh mengambil alih dengan memegang Kartu Keluarga Sejahtera (KKS) milik Keluarga Penerima Manfaat (KPM).

“Haram hukumnya teman-teman pendamping itu memegang ATM atau KKS nya penerima PKH. Misalnya, dari ketua kelompok atau bahkan dari teman-teman pendamping sendiri,” tegasnya, Selasa (17/12).

Khuzairi menjelaskan, kalaupun ada KPM yang tidak tau menarik bantuan yang diberikan, maka harus meminta bantuan kepada sanak saudara terdekat. Dengan alasan apapun pendamping maupun ketua kelompok dilarang mengambil alih melakukan penarikan bantuan sosial tersebut.

“Biarkan KPM itu mengambil PKH-nya sendiri, mengambil di mana terserah, mereka bisa minta bantuan kepada anak, cucu atau pona’an. Sehingga target inklusi dari Pemerintah juga bisa di dukung bansos PKH ini,” jelasnya.

Ia menambahkan, program nasional dengan anggaran yang cukup besar tersebut harus berjalan sesuai dengan aturan.

“Sudah ada MOU dengan Kepolisian RI dan harus berjalan sesuai aturan dan tidak boleh ada siapapun yang bermain-main dengan nominal bantuan,” pungkasnya. (abr)