Share
Junaidi , SH. Komisioner KPU Kabupaten Bondowoso

BONDOWOSO – Hingga hari terakhir pendaftaran partai politik peserta Pemilu 2019, Selasa (17/10), tepat pukul 24.00 WIB, sebanyak 16 partai politik telah mendaftar ke Komisi Pemilihan Umum Bondowoso.

Komisioner KPU Divisi Hukum, Junaidi, mennjelaskan 16 parpol itu dinyatakan telah lengkap dokumen pendaftarannya.  16 partai yang dimaksud di antaranya, PSI, PDIP, Partai Berkarya, Gerindra, Perindo, PAN, PKS, Nasdem, Golkar, Demokrat, PPP, Partai Garuda,  PKPI, PKB, PBB, serta Hanura.

Dari jumlah tersebut, partai politik yang menyetorkan berkas anggota terbanyak yakni Gerindra dengan jumlah sekitar 2.200. Kemudian ada Golkar sebanyak 1.447, serta Partai Berkarya 1.300. Menurutnya, jumlah berkas anggota ini tidak mempengaruhi tingkat kelolosan partai.

“Nggak juga sih, nggak berpengaruh. Berdasarkan SE165 itu , jumlah penduduk Bondowoso itu kan 781 ribu. Jadi 781ribu itu cukup keangotaan itu, 1 per 1.000, di dalam pasal 10 PKPU Nomer 11 tahun 2017,” jelasnya pada Memo Indonesia saat ditemui di ruang kerjanya, Rabu (18/10).\

 

Baca Juga : Hari Terakhir Pendaftaran, KPU Bondowoso Cek Kelengkapan Berkas Parpol

 

Ia menjelaskan bahwa di KPU RI partai yang telah mendaftar mencapai 27 partai. Namun, setelah dilakukan pemeriksaan, dari total parpol tersebut yang ada dewan perwakilan cabangnya di Bondowoso ada 18 partai.

“Kita menerima salinan dari partai yang sudah terdaftar di KPU RI, prinsipnya begitu. Salinan itu antara lain 16 partai politik. Sementara yang masih belum kita beri tanda terima (penyerahan berkas) yakni Idaman dan Partai Rakyat,” jelasnya.

Selanjutnya, KPU melakukan pembenahan terhadap berkas yang disetorkan seperti tentang data double, atau yang tidak e-KTP.

Menurut Junaidi, partai-partai dinyatakan masuk persyaratan dan lolos menjadi peserta Pemilu 2019, jika memiliki keterwakilan perempuan 30 persen. Selain itu, partai tersebut juga harus memiliki kepengurusan di seluruh provinsi, dan 75 persen jumlah kabupaten/kota di Provinsi. Termasuk juga memiliki kepengurusan 50 persen dari jumlah kecamatan di kabupaten atau kota. (och)