BONDOWOSO – Dinas Koperasi Perindustrian, dan Perdagangan menyebut bahwa pemulihan ekonomi dampak pandemi Covid-19 merupakan program dari pemerintah pusat.

Sementara di pemerintah daerah hanya bisa membantu menjaga agar tak terjadi penurunan daya beli masyarakat. Yakni, melalui bantuan promosi kerjasama dengan market place.

“Kalau di Pemerintah Daerah ya kita menjaga jangan sampai terjadi penurunan daya beli masyarakat melalui bantuan promosi kerjasama dengan market place,” ungkap Kepala Dinas Koperasi, Perindustrian, dan Perdagangan (Diskoperindag) Sigit Purnomo, dikonfirmasi beberapa waktu lalu.

Ia melanjutkan bahwa di tengah pandemi ini memang semua pelaku usaha terdampak. Namun demikian perlu dipilah lagi.

Mengingat, berdasarkan temuannya juga ada UMKM yang justru omsetnya naik di tengah pandemi. Utamanya, pelaku usaha berbasis IT.

“Artinya, pakai itu (IT, red) dalam proses pemasarannya, seperti tape krispi. Itu justru omsetnya naik luar biasa di tengah pandemi permintaan dari luar kota justru lebih tinggi,” ujarnya.

Ditanyakan perihal adanya anggaran sebesar dari Rp 14 miliar dari bea cukai yang dialokasikan di Diskoperindag. Sigit mengaku tak mendengar informasi itu.

“Saya kok malah tidak mendengar. Ya saya nanti komunikasikan dengan tim anggaran,” ungkapnya.

Dihubungi terpisah, Ketua Komisi II DPRD Bondowoso, Andi Hermanto mengaku pihaknya sangat menyayangkan sekali karena kecilnya anggaran di sektor-sektor yang dinilainya bisa mendongkrak taraf hidup masyarakat di tengah pandemi. Seperti di Dinas Pertanian dan Diskoperindag.

Dicontohkannya, di Diskoperindag ada sekitar Rp 14 miliar anggaran dari bea cukai. Itu pun anggarannya paling banyak dialokasikan untuk sosialisasi terkait ketentuan bidang cukai.

Di lain sisi, jika berbicara cukai pihaknya mengaku Pemkab tak bisa banyak bergerak. Karena, ketentuan bidang cukai telah ada Juklak dan Juknis tentang penganggarannya.

“Untuk dana APBD DAU sendiri, itu tidak bisa mengcover. Kenapa kami Komisi II kemarin juga cukup keras. Kenapa kalau untuk pemulihan ekonomi karena leading sektornya pemulihan ekonomi ada di bidang perdagangan, koperasi, pertanian. Kenapa di sektor-sektor ini anggarannya tak memadai,” ujarnya.

“Sementara kita sudah meluncurkan di bidang perekonomian melalui dana cukai sebesar Rp 14 miliar dalam bentuk bantuan langsung tunai yang akan diserahkan mungkin tidak lama lagi. Itu sudah sesuai Juklak Juknis,” urai Andi.

Politisi PDIP ini, mengaku bahwa alasan dari eksekutif karena kekurangan anggaran. Padahal, untuk meningkatkan taraf ekonomi masyarakat sektor-sektor itu perlu dipacu.

“Saya kemarin memang dari PKS, Gerindra, PKB sendiri bilang di Komisi II, kalau semacam ini tidak terlalu jomplang. Sementara untuk pemulihan ekonomi cukup besar pemulihan kesehatan masyarakat yang ada di Dinkes. Kenapa di bidang-bidang yang mendongkrak di kehidupan masyarakat itu cenderung kecil sekali,” tutur Andi.

Ia mengaku, tak bisa berbuat apa-apa saat ini. Pasalnya, anggaran yang disediakan dari dana di pemerintah pusat yang dialokasikan untik dana transfer sangat minim.

Karena itulah, pihaknya menunggu di P-APBD untuk membantu mendongkrak sektor-sektor yang meningkatkan taraf hidup masyarakat.

“Kita menunggu di P-APBD ini,” ujarnya.

Sementara ditanya perihal bantuan untuk karyawan yang dirumahkan, kata Andi Hermanto, masalah itu pemerintah pusat sudah mengeluarkan melalui program.

Sementara di pemerintah daerah yakni bagaimana mendongkrak pertumbuhan ekonomi di sektor UMKM.

“Itu yang bisa kita harapkan. Dan yang bisa di Dinas pertanian bagaimana meningkatkan taraf hidup para petani di tengah pandemi. Tentunya melalui program yang perlu kita bicarakan lebih lanjut,” pungkasnya.

Sebelumnya diberitakan, Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) darurat membuat pelaku usaha cafe dan PKL ‘babak belur’.

Seperti pengakuan Pringgo Cahyo, Pemilik Warung Shaf, di Jalan Letjend Donald Isac Panjaitan Taman Sari.

“Sekarang meskipun take away, masyarakat ketakutan juga karena khawatir di-swab. Selain itu pengunjung juga ingin nongkrong tapi tidak diperbolehkan. Akibatnya transaksi anjlok,” paparnya.

Ia menjabarkan, akibat kebijakan ini pihaknya terpaksa merumahkan delapan karyawan dari total 10 pekerja yang ada.

Karena penjualannya menurun drastis hingga 90 persen lebih.

“Tidak saya tutup karena kemanusiaan. Kasian dua karyawan saya yang menjadi tulang punggung keluarga. Salah satunya bahkan punya tiga anak. Satunya lagi suaminya baru saja mengalami kecelakaan,” ujarnya.

Ia mengaku semakin ironis karena kendati saat ini kondisinya sulit. Namun, tak ada perwakilan dari pemerintah yang datang untuk memastikan karyawannya mendapat bantuan selama PPKM darurat diberlakukan.

“Saya berharap para Pemimpin di Bondowoso segera bergerak mengatasi dampak ekonomi akibat kondisi darurat ini. Rakyat butuh empati, butuh solusi,” ujarnya.(och)