SURABAYA – Sejumlah rumah sakit milik Pemprov Jatim terganggu akibat adanya tunggakan oleh Badan Penyelenggara Jaminan (BPJS) yang mencapai hampir Rp84 miliar.Kami khawatir cash flownya agan terganggu dan kami memberikan deadline hingga pertengahan Nopember 2017. Jika tidak segera dibayarkan, maka komisi yang membidangi kesejahteraan rakyat ini akan ngelurug ke BPJS pusat. Demikian disampaikan Wakil Ketua Komisi E DPRD Jatim, Suli Daim usai hearing dengan sejumlah Rumah Sakit milik Pemprov Jatim, di Surabaya, tadi siang.

Ia menegaskan hampir seluruh dirut rumah sakit milik Pemprov Jatim sambat karena tidak dapat melunasi farmasi dan membayar dokter akibat ada piutang BPJS yang totalnya mencapai Rp84 miliar. Karenanya, mereka curhat ke Komisi E untuk mendesak BPJS untuk segera melunasi.

“Apalagi kurang dua bulan sudah tutup anggaran, tentunya piutang ini sangat merugikan rumah sakit, karena secara tidak langsung cash flow yang ada juga ikut tergganggu,” tegasnya.

 

Baca Juga : Kabid Humas Polda Jatim : Ambruknya Girder Paspro Ada Unsur Kelalaian

 

Sementara itu, Ketua Komisi E DPRD Jatim, Hartoyo mengakui jika tunggakan BPJS ke rumah sakit milik Pemprov Jatim cukup besar yaitu Rp72 miliar dan sejumlah UPT sebesar Rp12 miliar atau total Rp72 miliar. Karenanya kalau piutang ini tidak segera dibayar akan mengganggu cash flow rumah sakit.

“Padahal runah sakit harus membayar dokter dan farmasi, jika tunggakan tidak segera diselesaikan maka rumah sakit yang akan menanggung bebannya,” katanya.

Disatu sisi, ditambahkannya sebenarnya sudah ada perjanjian piutang segera dibayar dengan tenggang waktu selama tiga bulan. “Bisa saja BPJS terkena penalti. Tapi mengapa hal ini tidak diberlakukan,” pungkas politikus asal Partai Demokrat ini.

Sekedar diketahui, sesuai data yang ada tunggakan adalah Rumah Sakit (RS) dr Syaiful Anwar Malang Rp48,7 miliar, RS Jiwa Menur Surabaya Rp4,3 miliar dan RS Sudono Madiun Rp22 miliar. (sga)