Share

SURABAYA – Pemerintah Provinsi (Pemprov) Jawa Timur (Jatim) terus melakukan inovasi pelayanan publik yang pro rakyat. Hal itu dilakukan dalam rangka memberikan bukti nyata pelayanan yang diberikan pemerintah kepada masyarakat. Sebab di era keterbukaan seperti saat ini, pemerintah dituntut untuk melakukan berbagai terobosan dan inovasi sebagai solusi dalam memberikan pelayanan publik yang lebih baik.

“Inovasi sebagai kata kunci yang mengandung konsekuensi tidak hanya menciptakan inovasi, tetapi yang lebih penting adalah mereplikasikan berbagai inovasi tersebut untuk memenuhi harapan dan kebutuhan masyarakat,” ujar Sekretaris Daerah Provinsi Jatim Dr. H. Akhmad Sukardi, MM usai membuka Gelar Pameran dan Simposium Pelayanan Publik Jawa Timur 2017 di Gelora Joko Samudro Gresik, Kamis (18/5) tadi siang.

Selain itu, kata Sukardi, inovasi juga perlu didukung dengan regulasi sehingga berbagai program yang inovatif dapat terus diimplementasikan secara merata dan berkelanjutan. Atas inovasi pelayanan publik yang dilakukan, telah membuahkan hasil yang baik bagi Pemprov Jatim. Berbagai inovasi pelayanan publik terus masuk kategori Top 99 sejak tahun 2014, bahkan masuk ke Top 35, Top 25, dan Top 9.

“Beberapa inovasi pelayanan publik yang telah dilakukan Pemprov Jatim antara lain, Pelayanan Perijinan Terpadu (P2T) Prov. Jatim yang diberikan kewenangan penuh penerbitan perijinan / non perijinan dengan prinsip one stop service, ATM Samsat, JUDES (Jujug Desa). Meski meningkatkan kualitas pelayanan publik bukanlah hal yang mudah, namun hal tersebut bisa terwujud apabila adanya dukungan dari masyarakat dan juga stakeholder terkait,” ujarnya.

 Sukardi mengungkapkan, hingga saat ini pihaknya terus mendorong setiap Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) dapat melahirkan sebuah inovasi pelayanan publik. Karena memang pihaknya menganggap kebutuhan masyarakat akn pelayanan yang prima sangat dibutuhkan. Dengan adanya inovasi maka kualiatas perbaikan pelayanan publik dapat dipercepat.

“Kalau kualitas pelayanan publiknya sudah baik maka dapat memberikan banyak efek, seperti datangnya investor ke daerah tersebut, dengan adanya investor pengangguran berkurang, dan pertumbuhan ekonomi pun akan semakin baik lagi,” ungkapnya.

 

Baca Juga : Gus Ipul Minta Limbah B3 di Jatim Ditangani Secara Serius

 

Lebih lanjut Sukardi mengatakan, dengan menjaga konsistensi dan memberi kesempatan serta merangsang tumbuhnya prakarsa dari aparat di tingkat bawah agar dapat lebih responsive dan kreatif menyikapi tuntutan publik yang makin lama makin kritis diharapkan dapat meningkatkan kualitas pelayanan public.

“Dari kedua hal tersebut, maka jalan yang harus ditempuh adalah mendorong peran aparatur pemerintah untuk mewujudkan pemerintahan yang bersih dan bebas Korupsi,Kolusi dan Nepotisme (KKN) dapat meningkatkan kualitas pelayanan publik, dan akuntabilitas kinerja birokrasi menuju pemerintahan yang melayani,” pungkasnya. (sga)