Share
Gubernur Jawa Timur Dr. H. Soekarwo saat menerima Audiensi PGRI Jatim di Gedung Negara Grahadi, Surabaya.

SURABAYA – Pemerintah Provinsi Jawa Timur (Pemprov Jatim) akan mendorong Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) menjadi Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) di tahun 2018. Dibentuknya SMK menjadi BLUD supaya sekolah bisa berekspresi, berinovasi dan mengembangkan seluruh potensi yang ada sesuai bidang keahlian sekolah. Demikian disampaikan Gubernur Jawa Timur Dr. H. Soekarwo saat menerima Audiensi Persatuan Guru Republik Indonesia (PGRI) Jatim di Gedung Negara Grahadi, Surabaya.

Dengan menjadi BLUD, Pakde Karwo sapaan akrabnya mengatakan nantinya sekolah dapat berinovasi dan berekspresi di setiap kegiatannya tanpa menunggu dana dari pemerintah sehingga SMK memiliki otonomi dalam mengelola keuangan sekolah.

“Mereka bisa memanfaatkan dari produk layanan yang ada kemudian dikelola secara baik,” katanya.

Menurutnya, Jatim akan mengalami bonus demografi pada 2019-2020.Bonus demografi yang tidak dikelola dengan baik akan menjadi bencana di masa yang akan datang. Untuk itu, peningkatan kualitas SDM di Jatim akan difokuskan pada pendidikan vokasional agar memiliki daya saing dengan tenaga kerja dari luar negeri.

“Ini pekerjaan kita yakni mengurangi tenaga kerja unskill dan menambah tenaga kerja terampil,” ujarnya.

 

Baca Juga : Sekda Prov : Pelayanan Publik Ciptakan Keunggulan Komparatif dan Kompetitif

 

Disisi lain, Pakde Karwo juga siap memberikan support atau dukungan penuh pada puncak peringatan Hari Ulang Tahun PGRI Tingkat Jatim di Sidoarjo pada bulan November mendatang. Pelaksanaan HUT PGRI mendatang harus mampu menyampaikan makna dan pesan mendalam terhadap guru guru di Jatim.

“HUT PGRI nantinya, diharapkan dapat memberi semangat dan membawa perubahan terhadap guru-guru kita,” katanya.

Pakde Karwo meminta agar PGRI Jatim segera menyusun langkah langkah dan menginventaris permasalahan guru guru maupun dunia pendidikan, khususnya terkait kewenangan pemerintah pusat, provinsi maupun kabupaten dan kota.

“Jika itu menjadi kewenangan dari kebijakan pendidikan maupun guru dari pemerintah pusat harus segera disampaikan. Begitu pula, jika terdapat kewenangan yang menjadi kebijakan dari provinsi, kabupaten/kota harus  disampaikan solusinya kepada guru-guru di Jatim pada HUT PGRI mendatang,” pungkasnya.

Sekedar diketahui, puncak HUT PGRI akan berlangsung pada tanggal 18-19 November 2017 mendatang di GOR Delta Sidoarjo. Sebanyak 40.000 peserta yang terdiri dari guru-guru maupun tenaga pendidik dari seluruh Jatim akan hadir diacara tersebut. (sga)