Share
Gubernur Soekarwo, Ketua DPRD Jatim dan Ibu Tri Gamarefa Dari Kedeputian Bidang Pencegahan KPK Saat Akan Memimpin Rakor Rencana Pelaksanaan E-New Budgeting

SURABAYA – Pemprov Jatim terus berupaya memberantas korupsi di Jawa Timur. Pemprov Jatim telah bekerja sama dengan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terus mengupayakan sinergitas di semua program. Salah satunya mensinergikan e-planning dan e-budgeting yang tujuannya untuk memperkuat akuntabilitas dan transparansi pengelolaan keuangan. Sinergi tersebut disebut E-new budgeting.

“Pengelolaan E-new budgeting menjadi solusi dalam pelaksanaan pengelolaan keuangan. Karena menggabungkan antara penyusunan dan anggaran, dimana sebelumnya ada di sistem yang berbeda,” kata Gubernur Jatim, Dr. H. Soekarwo saat Rapat Koordinasi Rencana Pelaksanaan E-New Budgeting dalam rangka Memperkuat Akuntabilitas dan Transparansi Pengelolaan Keuangan Pemerintah Prov. Jatim dengan Deputi Bidang Pencegahan KPK RI, di Gedung DPRD Jatim, Surabaya, kemarin malam.

E-new budgeting, dijelaskannya akan terintegrasi secara web based dan terkoneksi secara online. Sistem ini bisa digunakan dalam penyusunan RAPBD 2018. Di dalamnya, akan ditampilkan secara real time semua kegiatan yang berkaitan dengan perencanaan.E-new budgeting juga merekam semua hal, sehingga bisa dijadikan dasar apabila ada permintaan data dari KPK.

“Semua data mulai dari siapa, berbuat apa, dan kapan dilakukan terekam dalam sistem,” jelasnya.

 

Baca Juga : Bupati Faida Lepas 2.316 CJH Jember

 

Didalam E-new budgeting, ditambahkannya juga akan memudahkan penatausahaan keuangan di BPKAD. Dengan demikian transaksinya antara OPD-BAPENDA dan PT. Bank Jatim akan terintegrasi.

“Sebagai contoh,  status penerbitan SPD dan SP2D bisa dipantau di komputer masing-masing OPD,” pungkasnya.

Gubernur dan Ketua DPRD Jatim Menyimak Paparan Ibu Tri Gamarefa Dari Kedeputian Bidang Pencegahan KPK Pada Rakor Rencana Pelaksanaan E-New Budgeting

Sementara itu, Ketua Deputi Pencegahan KPK, Tri Gamarefa mengapresiasi kinerja Pemprov Jatim, khususnya dalam hal akuntabilitas dan transparansi pengelolaan keuangan. Namun demikian, Pemprov Jatim masih membutuhkan unit pengadaan barang dan jasa.

“Unit layanan pengadaan barang dan jasa fungsinya melaporkan semua pengadaan yang dilakukan. Dengan demikian pemerintah daerah tidak bisa diintervensi oleh berbagai pihak,” katanya.

Menurutnya, beberapa kasus yang ditangkap oleh KPK adalah karena pengadaan barang dan jasa.Dengan disediakan unit pengadaan barang dan jasa maka meminimalisir kejadian seperti itu.

Gubernur Soekarwo, Ketua DPRD Jatim dan Ibu Tri Gamarefa Dari Kedeputian Bidang Pencegahan KPK Saat Akan Memimpin Rakor Rencana Pelaksanaan E-New Budgeting

Saat ini, ditambahkannya KPK konsentrasi dalam mengawasi pelayanan satu pintu. Sesuai dengan undang-undang bahwa pelayanan satu pintu merupakan pendelegasian perijinan yang berada pada Dinas Penanaman Modal.

“Di beberapa daerah masih ditemukan negosiasi dalam memberikan perijinan, terutama perijinan pertambangan, sumber daya alam dan perkebunan,” pungkasnya.(sga)