JEMBER – Pendamping Ahli (PA) Pemberdayaan Masyarakat Desa (PMD) Kabupaten Jember, Ilzam Zawawi meminta Bupati Faida segera membuat Perbup Kewenangan Desa yang merupakan tindak lanjut Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia (Permendagri) nomor 44 tahun 2016 tentang Kewenangan Desa serta amanat Permendes No 1 tahun 2015 tentang Pedoman Kewenangan dan Hak Asal-usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa.

“Dilihat dari jenisnya, desa memiliki sejumlah kewenangan yang harus diatur. Baik yang sifatnya kewenangan yang melekat pada pemerintah desa atau merupakan pelimpahan kewenangan dari pemerintah di atasnya,” ujarnya.

Menurutnya, pentingnya sebuah Perbup Kewenangan ini dengan tujuan apa yang telah dilakukan di lingkup Pemerintahan Desa dapat berjalan dengan tertib. Sehingga ketika desa menyelenggarakan pemerintahannya sesuai dengan aturan yang berlaku bisa terhindar dari penyalahgunaan administrasi hingga realisasi pembangunannya.

“Perbup Kewenangan sangat dibutuhkan oleh desa agar administrasi yang berada di desa lebih tertib,” ujarnya.

 

Baca Juga : Aksi Cinta Tanah Air di Bondowoso Dukung Perppu Ormas

 

Lebih lanjut Ilzam mengatakan pentingnya Perbup Kewenangan di Kabupaten Jember ini akan mempermudah sebuah proses pemetaan yang ada di desa. Saat ini, desa kesulitan untuk melakukan sebuah proses perencanaan, dimana proses perencanaan tersebut menjadi sebuah keharusan untuk pembangunan ke depan yang dibahas di tahun berjalan untuk tahun berikutnya.

“Beberapa perencanaan yang harus dilakukan di desa meliputi pembuatan RKPDes yang dibahas melalui Musdes yang telah diselenggarakan oleh BPD, dan proses ini sudah harus dimulai dari tahun ini karena tahapan-tahapan tersebut dimulai pada bulan Juli hingga September, RKPDes sudah tersusun dan Oktober sampai Desember APBDes sudah ditetapkan,” imbuhnya.

Untuk itu, pihaknya akan segera duduk bareng dengan beberapa SKPD terkait agar regulasi tersebut segera dimunculkan. “Solusinya, kami akan mendorong pemerintah segera membuat Perbup Kewenangan Desa ini dengan melakukan diskusi dan duduk bareng dengan SKPD terkait,” pungkasnya. (mam)