Share

BONDOWOSO – Meski Pemkab Bondowoso telah memiliki Peraturan Daerah (Perda) Nomor 6 tahun 2021 tentang penyelenggaraan perlindungan dan pemenuhan hak disabilitas, ternyata pemenuhan fasilitas untuk difabel masih jauh dari kata cukup.

Hal itu diakui oleh Pj Kepala Dinas Sosial (Dinsos) Bondowoso, Anisatul Hamidah, setelah mengikuti acara lokakarya penyusunan matriks rencana aksi daerah disabilitas 2021 – 2023. Rabu (15/12).

Menurut Anis masih banyak hal yang harus direncanakan dan diupayakan untuk pemenuhan hak disabilitas. Itu mengaca pada perda tentang pemenuhan hak disabilitas.

“Persoalan pemenuhan hak disabilitas ini masih menjadi PR besar bagi kita semua,” katanya.

Melihat hal tersebut, pihaknya menggandeng berbagai organisasi pemerintahan, komunitas hingga organisasi kemasyarakatan dan perwakilan disabilitas melakukan lokakarya aksi daerah.

Baca Juga : Pemkab Bondowoso Akhirnya Menganggarkan Honor Guru PAUD di 2022 : Bosda Madin ?

Dari kegiatan tersebut diharapkan semua pihak memiliki mindset atau pemikiran hal yang sama, tentang pemenuhan hak disabilitas. “Tidak hanya menjadi ranahnya dinas sosial saja. Tetapi seluruh OPD (organisasi perangkat daerah, red) dan pilar-pilar yang ada di masyarakat,” tegasnya.

Lebih lanjut ia menjelaskan, dari kegiatan yang diikuti oleh sejumlah OPD, organisasi kemasyarakatan (Ormas) yang peduli dalam pemenuhan hak disabilitas, serta sejumlah perwakilan difabel tersebut akan menghasilkan sebuah matriks. Khususnya tentang pembagian tugas dari masing-masing instansi pemerintahan maupun organisasi lainnya. “Akan ada matriks, siapa melakukan apa,” bebernya.

Diberitakan sebelumnya, beberapa fasilitas untuk disabilitas di tempat umum hingga kantor opd belum ramah disabilitas. Bahkan, beberapa waktu lalu saat gelar karya UMKM disabilitas, di pendapa bupati. Salah seorang disabilitas hampir terjatuh dari kursi rodanya, akibat tidak ada akses jalan yang ramah disabilitas. (abr)