BONDOWOSO – Pemerintah kabupaten Bondowoso mempertimbangkan pencairan dana desa (DD) dibagi menjadi dua cara, yakni sistem termin dan bulanan. Pencairan sistem termin diperuntukkan bagi segala pembiayaan pembangunan yang tidak terbatas waktu. Seperti contohnya, pembangunan infrastruktur.

Sementara pencairan sistem bulanan, rencananya akan diberlakukan untuk pembiayaan yang berbatas waktu. Misalnya, tunjangan kesejahteraan perangkat desa yang meliputi BPJS Ketenagakerjaan dan Kesehatan.

“Hal yang sifatnya melekat menjadi hak perangkat contohnya adalah tunjungan perangkat desa. Dan tunjangan kesejahteraan terkait BPJS kesehatan dan ketenagakerjaan itu nanti modelnya model UKP. Artinya apa, itu setiap bulan secara otomatis akan bisa dicairkan,” ungkap  Agung Tri Handono, Asisten 1 Pemerintah Kabupaten Bondowoso, usai menggelar rapat pembahasan Perbup DD/ADD 2018 di Kantor DPMD, Rabu (15/11).

 

Baca Juga : Dinas PUPR Siapkan Rp 28,1 Miliar Pembangunan Akses Jalan Menuju Wisata

 

Agung mencontohkan pelaksanaan BPJS Ketanagakerjaan ataupun Kesehatan yang dilaksanakan melalui sistem termin justru kurang optimal. Karena, dengan sistem termin pencairan tidak bisa dilakukan setiap bulan, sementara pembayaran BPJS harus dibayar setiap bulan. Jika tidak, maka ini akan berpengaruh terhadap manfaat dari kartu jaminan sosial tersebut.

“Seperti kalau BPJS kesehatan dan ketenagakerjaan itu kalau pakai sistem termin akhirnya pelaksanaan ngaco kan. Harusnya dia sudah bayar premi, karena pencairan terlambat akhirnya tidak bayar. Di saat ada yang sakit terus nggak bayar sehingga pemanfaatan nggak bisa maksimal,” paparnya.

Selanjutnya, setelah dilakukan pemilahan pembiayaan, kata Agung, akan disusun prosedurnya. “Nanti prosedur SOP-nya kita susun seperti apa,” jelasnya.

Di 2018, Dana Desa (DD) Kabupaten Bondowoso ada kenaikan sekitar Rp 23 milliar, menjadi Rp 197 milliar. Sementara untuk ADD (Anggaran Dana Desa) masih tetap yakni berada di angka sekitar Rp 99 milliar. (och)