BONDOWOSO – Sebanyak 36 desa yang tersebar di 16 Kecamatan di Kabupaten Bondowoso terindikasi rawan pangan.Untuk mengentaskan daerah terdampak rawan pangan tersebut, Dinas Ketahanan Pangan Dan Perikanan (DKPP) mengaku kesulitan.

Kasi Kerawanan Pangan DKPP Bondowoso Neni Wahyu, mengatakan, pihaknya tidak bisa memastikan berapa target yang akan dilakukan dalam upaya menekan angka kerawanan pangan.

“Kalau berbicara target agak susah ya. Mungkin tahun depan desa yang satu sudah selesai, desa yang lainnya terkendala gizi buruk. Akan terus menerus seperti itu,” jelas Neni di ruang kerjanya, Jumat (24/1/2020).

Menurutnya, upaya pengentasan kerawanan pangan tidak hanya menjadi tanggung jawab DKPP, melainkan juga tugas bersama lintas sektor atau OPD terkait. Namun, DKPP sendiri berupaya menjalankan program-program yang akan diterapkan dalam jangka pendek maupun jangka panjang.

Pada tahun 2020, DKPP memberikan bantuan beras untuk masyarakat miskin kepada 1500 KK di 10 desa. Selain itu, pihaknya akan memberikan bantuan dalam bentuk makanan tambahan yang ditujukan untuk balita bawah garis merah atau gizi kurang.

“Untuk jangka panjangnya, ada kegiatan optimalisasi lahan pekarangan dalam bentuk rumah pangan lestari. Sasarannya adalah ibu rumah tangga,” lanjutnya.

Baca Juga : Ketua SKAK Minta Pemkab Segera Sesuaikan Perbup dengan PMK 205

Neni menambahkan, terjadinya kerawanan pangan di suatu daerah dipengaruhi oleh faktor yang berbeda. Tiga aspek yang harus diperhatikan adalah aspek ketersediaan pangan, akses pangan dan pemanfaatan pangan.

“Semakin banyak lahan yang dimanfaatkan untuk tanaman pangan, otomatis ketersediaan pangan terpenuhi,” jelasnya.

Sementara itu, indikator rawan pangan diantaranya adalah luas baku sawah terhadap lahan lokal. Kedua, rasio jumlah sarana dan prasarana ekonomi terhadap jumlah rumah tangga.

“Misalnya banyak pasar atau toko terdekat dengan rumah. Semakin dekat dengan rumah semakin mudah didapatkan,” sambungnya.

Ketiga, indikator akses pangan yang dilihat dari rasio penduduk dengan tingkat kesejahteraan rendah terhadap total jumlah penduduk.

“Kalau tingkat kesejahteraan rendah maka daya belinya juga kurang,” pungkasnya. (abr)