BONDOWOSO – Agenda APBD 2019 Bondowoso akan menjadi agenda pembahasan terpanjang di DPRD. Karena akan dihantar oleh tiga bupati sekaligus. Yakni dihantarkan oleh Bupati Amin Said Husni di tahap awal, nanti dibahas bersama dengan Plt. Bupati, dan  pengesahannya dengan Bupati yang baru.

“Jadi akan melalui tiga bupati,”terang Bupati Amin Said Husni saat Rapat Paripurna, Kamis (13/9).

Ia menerangkan bahwa pembahasan RAPBD 2019 telah diawali dengan penyusunan RKPD, kemudian dilanjutkan dengan penyepakatan KUA APBD 2019, dan juga PPASnya. Selanjutnya sesuai tahapan, sekarang disampaikan Raperda APBD tahun anggaran 2019, yang selanjutnya akan dilaksanakan oleh Bupati yang baru.

Oleh karena itu, Ia berharap RAPBD 2019 ini bisa dibahas dengan cermat agar transisi pembangunan di daerah sesuai dengan visi dan misi Bupati dan Wakil Bupati terpilih di periode berikutnya dapat berjalan dengan baik.

“Tentu tetap berpedoman pada perundang-undang yang berlaku,”urainya.

Baca Juga : Proses PAW DPRD Tinggal Menunggu Pelantikan

RKPD Bondowoso 2019 diselaraskan dengan RKPD Pemrpov Jatim tahun 2019, dengan tema “Peningkatan Pertumbuhan Ekonomi, Daya Saing, dan Kesejahteraan Masyarakat. Didukung oleh Pembangunan Infrastruktur yang Berwawasan Lingkungan”.  Tema ini juga dimaksudkan untuk mendorong pemerintah daerah agar bersama-sama masyarakat dalam melakukan pembangunan mengarah pada satu tujuan yang sama.

“Sehingga PDRB dan IPM Bondowoso dapat terus meningkat, kemiskinan dapat terus kita tekan dan diturunkan. Pemerataan ekonomi dan pembangunan dapat tercapai dengan baik dengan tetap memperhatikan kemampuan keuangan daerah,”tegasnya dihadapan seluruh Anggota DPRD yang hadir.

Lebih jauh, Ia menerangkan, kedepan DAU (Dana Alokasi Umum) bersifat tidak final, tetapi diikuti dinamikan keuangan negara. Namun demikian, pendapatan daerah dapat terus ditingkatkan dengan meningkatkan PAD dari sector pajak dan retribusi daerah. Berdasarkan dasar ide yang seperti itu maka pembangunan daerah tahun 2019 secara umum diharapkan dapat meningkatkan pertumbuhan ekonomi   menjadi kisaran 5-5,05 persen.

“Dan menjaga stabilitas inflasi pada kisaran +/- empat persen, dan menunrunkan angka kemiskinan menjadi 14 – 14,4 persen. Dan meningkatkan IPM menjadi 65,76,”pungkasnya. (och)