Share

PROBOLINGGO – Sebagai tindak lanjut dari pembacaan Nota Penjelasan Bupati Probolinggo Tentang Rancangan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RPAPBD) Kabupaten Probolinggo Tahun Anggaran 2017, DPRD Kabupaten Probolinggo kembali menggelar rapat paripurna dengan agenda Pemandangan Umum (PU) Fraksi-fraksi Terhadap RPAPBD tahun 2017, Senin (7/8) malam.

Rapat yang dipimpin oleh Wakil Ketua DPRD Moh. Yasin ini diikuti oleh Pimpinan dan anggota DPRD Kabupaten Probolinggo. Hadir Pelaksana Tugas (Plt) Sekretaris Daerah (Sekda) Kabupaten Probolinggo Asyari, Forkopimda serta sejumlah pejabat di lingkungan Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Probolinggo.

Dalam PU Fraksi-fraksi yang dibacakan oleh juru bicara Jon Junaidi ini disebutkan bahwa secara umum Fraksi Nasdem, Fraksi Kebangkitan Bangsa (FKB), Fraksi Partai Golkar, Fraksi PPP, Fraksi PDIP-Hanura dan Fraksi Gerindra DPRD Kabupaten Probolinggo dapat memahami berbagai pertimbangan yang menjadi landasan rencana Perubahan anggaran 2017. Namun demikian, fraksi-fraksi DPRD menyampaikan beberapa hal.

“Seperti Fraksi Nasdem menanyakan tentang pengelolaan pendidikan yang ada di tingkat kecamatan pasca ditiadakannya Cabang Dinas Pendidikan. Selain itu, Pendapatan Asli Daerah (PAD) sebaiknya tidak hanya mengandalkan dari ruang fiskal saja tetapi juga dari sektor yang lain seperti pariwisata,” jelas Asyari kepada media.

Untuk mewujudkan itu, kata Asyari seperti apa yang disampaikan Fraksi Nasdem, yang  menyarankan tempat-tempat pariwisata dapat dikelola secara profesional dengan mendatangkan tenaga ahli/konsultan bidang pariwisata. Disamping menggencarkan promosi pariwisata melalui media sosial dan media lainnya.

Selanjutnya, dari FKB yang kata Plt Sekda Probolinggo ini, menanyakan dasar pertimbangan dan kebijakan dalam menaikkan target pendapatan. Sekaligus besaran prosentase keberhasilan dalam mencapai target yang sudah ditetapkan. Disamping meminta penjelasan terkait pos penerimaan lain-lain, Badan Keuangan Daerah yang mengalami kenaikan sebesar Rp 2.393.362.200.

 

Baca Juga : RKUPA PPAS PAPBD 2017, Pemkab Probolinggo Ditandatangani

 

“Kalau dari Fraksi PPP meminta kepada Pemerintah Daerah agar secara terus menerus menggali potensi kekayaan alam terutama tempat-tempat wisata yang ada di wilayah daerah Kabupaten Probolinggo, utamanya tempat wisata Gili Ketapang yang harus ada penanganan khusus dengan berbagai terobosan kebijakan untuk menciptakan sumber-sumber pendapatan daerah yang lebih maksimal,” ungkapnya.

Berbeda dengan Fraksi Partai Golkar, menurut Asyari FPG memberikan apresiasi atas proyeksi kenaikan PAD sebesar 149,57 persen sehingga menjadi Rp 548.273.908.872 yang semula dianggarkan Rp 219.687.300.522. Namun Fraksi Partai Golkar menanyakan langkah-langkah riil dalam rangka menaikkan pos PAD.

Sementara dari Fraksi PDIP-Hanura, kata Asyari mereka menyampaikan demi terciptanya pemerataan pembangunan pemerintah pusat telah mengalokasikan dana yang cukup besar per desa. Untuk itu dibutuhkan kerja sama yang baik dan profesional antara pemerintah daerah dengan pemerintahan desa sesuai dengan bidangnya. Pembinaan dan peningkatan kapasitas aparatur pemerintahan desa sangat diperlukan agar tercipta program yang tepat guna.

“Sehingga Fraksi PDIP-Hanura meminta penjelasan terkait kiat pemerintah daerah sebagai fungsi pengawasan agar program tersebut dapat terlaksana dengan baik.

Terakhir Fraksi Gerindra menegaskan terkait dengan peningakatan PAD Kabupaten Probolinggo, khususnya dalam hal penarikan retribusi parkir di jalan protokol dan daerah pasar tidak menggunakan karcis resmi dari pemerintah. Oleh karenanya Fraksi Gerindra menanyakan bagaimana cara pemerintah mengelola parkir tersebut agar bisa meningkatkan PAD serta sistem keamanan parkir,” bebernya.

Pembahasan RPAPBD tahun anggaran 2017 ini masih akan berlangsung dengan agenda Jawaban Eksekutif atas PU Fraksi-fraksi Terhadap RPAPBD Kabupaten Probolinggo tahun anggaran 2017. (ufa)