Share

BONDOWOSO – Pansus pupuk di DPRD Bondowoso akhirnya telah terbentuk pada Jumat 9 September 2022 malam kemarin.

Wakil ketua Pansus Pupuk Bersubsidi DPRD Bondowoso, A Mansur mengatakan, pihaknya akan segera menggelar rapat internal.

“Karena masih ada tugas yang mesti diselesaikan. Salah satunya terkait APBD (Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah) Tahun 2023,” kata dia saat dikonfirmasi.

Menurutnya, di sela kegiatan di DPRD Bondowoso, pansus akan menggelar rapat intern untuk menentukan langkah.

“Mungkin Minggu depan kita sudah rapatkan,” jelas dia, Selasa (13/9/2022).

Menurutnya, Pansus juga sudah mengumpulkan beberapa masukan dari masyarakat. Ketika sudah rapat internal nanti akan disampaikan. “Termasuk langkah-langkah nantinya,” imbuhnya.

Adapun aduan yang sudah dikantongi yakni terkait kelangkaan pupuk bersubsidi, harga pupuk mahal dan masalah ERDKK.

“Kita hari ini, anggota Pansus yang sudah mengumpulkan data akan dibawa ke rapat intern,” jelas Politisi PKB Kabupaten Bondowoso tersebut.

Menurutnya, Pansus Pupuk Bersubsidi juga akan melakukan pemanggilan terhadap KP3 (Komisi Pengawas Pupuk dan Pestisida), distributor kios dan semua pihak yang berkaitan dengan pupuk bersubsidi.

Baca Juga : Rutan Klas II B Situbondo Overload Hampir 75 Persen

Pihaknya juga akan menyosialisasikan kepada masyarakat terkait aturan yang baru. Yakni apa saja yang boleh mendapatkan pupuk bersubsidi, termasuk juga jatahnya.

“Sehingga masyarakat bisa paham. Misalnya tembakau tidak boleh mendapatkan pupuk bersubsidi. Ini yang harus disampaikan kepada masyarakat agar mereka paham,” paparnya.

Untuk informasi, permasalahan pupuk di Kabupaten Bondowoso menjadi rutinan setiap tahun. Diantaranya stok yang langka, harga melambung, warga yang berhak menerima tidak masuk ERDKK (Elektronik Rencana Definitif Kebutuhan Kelompok) hingga pencatutan nama petani.

Kondisi ini dikeluhkan oleh sejumlah petani di Kabupaten Bondowoso. Sehingga mereka merasa terbebani dengan kondisi ini.

Permasalahan pupuk bersubsidi di Kabupaten Bondowoso juga sempat menjadi salah satu tuntutan mahasiswa yang tergabung dalam Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PMII), saat melakukan aksi demonstrasi beberapa waktu lalu. Bahkan mereka menuntut DPRD untuk membentuk pansus pupuk bersubsidi.(Och)