Share

Surabaya – Perangkat Desa merupakan ujung tombak mempertahankan Pancasila, UUD 1945, Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) dan kebhinnekaan. Dengan memperhatikan peran penting perangkat desa tersebut. Sehingga Pemprov Jatim melakukan berbagai kegiatan penguatan peran perangkat desa, karena di desa lah komunitas terkecil warga bangsa bertemu dan berkumpul sehari-hari. Hal itu disampaikan Gubernur Jawa Timur, Soekarwo dalam Rapat Pimpinan Perangkat Desa se-Indonesia di Gelora Olahraga Guyub Rukun Kab Tulungagung, tadi siang.

Pakde Karwo sapaan akrab Gubernur Jatim ini menjelaskan, kegiatan-kegiatan penguatan Perangkat Desa di Jatim, diantaranya tahun 2015 memberikan pelatihan kepada 7.341 kepala desa terkait penyelenggaraan pemerintahan desa. Juga, kepada 664 camat tentang pengelolaan pemerintahan yang baik. “Selain itu, pada tahun 2016, bekerjasama dengan asosiasi akuntan Indonesia, UNAIR dan Universitas Brawijaya, Pemprov Jatim memberikan pelatihan kepada 7.049 sekretaris desa mengenai pengelolaan keuangan,” ujarnya.

Ditambahkannya, para perangkat desa tidak perlu resah terkait prona sertifikasi tanah karena telah diterbitkan Surat Edaran (SE) nomor 140/2017 tertanggal 26 April 2017 kepada Kepala Kepolisian Daerah Jawa Timur dan Kepala Kejaksaan Tinggi Jawa Timur. Isinya, pemberitahuan bahwa pembiayaan   sertifikat yang tidak ditanggung oleh Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN) dan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) ditanggung oleh pemohon. SE tersebut juga ditembuskan kepada Kajari dan Kapolres se-Jatim. “Dengan SE ini, saya harapkan perangkat desa yang berjumlah tidak kurang dari 68 ribu aparatur, tidak ‘gringgingen’ lagi. Gringgingen adalah sakit yang tidak jelas penyebab sakitnya,” tambahnya.

Sementara itu, Menteri Dalam Negeri RI (Mendagri), Tjahjo Kumolo, yang hadir dalam kesempatan tersebut, mengatakan riak-riak dalam berbangsa merupakan hal wajar. Tetapi, apabila riak tersebut menganggu atau merusak kebersamaan dan keutuhan NKRI, kebhinekaan, Pancasila, dan UUD 1945, harus dilawan. “Itu bukan hanya tugas TNI dan POLRI, tetapi seluruh warga bangsa. Semangat tersebut harus tertanam di dada kita semua,” katanya.

Diungkapkannya, perangkat desa agar mampu merencanakan dan melaksanakan programnya dengan baik. Sistem pemerintahan tegak lurus. Desa harus melaksanakan program bupati/walikota, bupati/walikota harus melaksanakan program gubernur, dan gubernur harus melaksanakan program presiden, sesuai dengan janji politik.

“Tahun 2018 setiap desa akan menerima dana Rp 2 miliar, di luar APBD provinsi dan kab/kota. Apabila dijadikan satu bisa mencapai Rp 4 miliar. Semuanya itu karena peran desa yang sangat penting dalam pembangunan, yakni membangun dari pinggiran/desa,” ungkapnya.

Tjahjo Kumolo menambahkan, agar proyek-proyek desa dilakukan secara padat karya dan dilaksanakan oleh penduduk desa. “Dengan demikian, kesejahteraan tidak dinikmati orang luar,” pungkasnya.(sga)