SURABAYA – Pertumbuhan ekonomi Jatim yang selalu diatas rata rata nasional didukung dari penerapan dua strategi, yakni pembangunan kerakyatan yang partisipatoris dan inklusif. Pada semester I tahun 2017, pertumbuhan ekonomi Jatim sebesar 5,21 persen, diatas nasional sebesar 5,01. Demikian disampaikan Gubernur Jatim, Dr. H. Soekarwo saat memberikan kuliah umum di Universitas Pertahanan, Kawasan IPSC Sentul, Bogor, Jawa Barat.

Pakde Karwo sapaan akrab Gubernur Jatim ini menjelaskan pengertian partisipatoris, yaitu pada saat penyusunan kebijakan, selalu mengajak dialog dengan semua elemen yang berkepentingan serta membuka ruang publik guna membangun nilai keadilan.

“Efek lain dari penerapan partispatoris adalah terjaganya stabillitas di Jatim. Dengan demikian maka perekonomian akan tumbuh dengan sendirinya,” jelasnya.

Sedangkan inklusif, lanjutnya, dengan menghadirkan kebijakan fiskal yang adil dan tepat untuk melayani serta memfasilitasi perekonomian, baik segmen besar, menengah, maupun kecil. Pendekatan ini juga merupakan cara mengatasi kegagalan liberalisasi yang hanya menekankan efisiensi, tetapi tidak mendorong pertumbuhan inklusif dan berkeadilan.

“Konsep ini merupakan trisula strategi pembangunan, yaitu peningkatan basis produksi UMKM, pembiayaan yang kompetitif, serta pengembangan perdagangan,” ujarnya.

Menyongsong bonus demografi 2019, dipaparkannya, Pemprov Jatim menerapkan strategi dual track dalam perbaikan kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) sehingga menjadi berkualitas dan berdaya saing. Track pertama, melalui perbaikan kualitas pendidikan formal, diantaranya menambah kurikulum di SMA, yakni menyisipkan pendidikan vokasional.

 

Baca Juga : Pakde Karwo Melepas Atlet Popnas XIV/2017 Jatim

 

“Apabila SMA memiliki kurikulum pendidikan vokasional maka akan menambah kualitas lulusannya,” paparnya.

Untuk mendukung hal tersebut, Pemprov Jatim bekerjasama dengan universitas yang memiliki fakultas teknik. Tujuannya adalah agar bisa menjadi pembina untuk SMK maupun SMA. Selain itu juga membantu meningkatkan sekolah yang belum memiliki akreditasi.

Track berikutnya, dikatakannya dengan penerapan pendidikan vokasi tadi ke sektor informal yakni pembenahan Balai Latihan Kerja (BLK). Diantaranya melalui SMK Mini yang pada prinsipnya merupakan pendidkan BLK, sebagai solusi terhadap kebutuhan ketenaga kerjaan.

“Di Jatim ada 270 SMK mini yang memproduk 54 ribu tenaga kerja pertahun. Untuk menampung dan meningkatkan kualitas siswa SMK Mini, Pemprov Jatim membuat MoU dengan 29 pengusaha Jerman yang ada di Jatim,” tukasnya.

Untuk meningkatan kualitas masyarakat dan aparatur Pemprov Jatim, ditambahkannya telah dilakukan kerjasama dengan Universitas Pertahanan. Kerjasama di bidang pendidikan, pelatihan, penelitian dan pengembangan pola kemitraan serta pembangunan daerah di Prov Jatim.

“Melalui kerjasama ini, SDM di Jatim semakin unggul dan memiliki karakter kebangsaan,” pungkasnya.(sga)