SURABAYA – Gubernur Jatim Dr. H. Soekarwo melarang masyarakat membuka posko penggalangan dana untuk langsung diberikan ke Miyanmar. Demikian pula, pengiriman langsung para relawan. Alasannya, aturan internasional tidak mengijinkannya. Demikian Penyataan disampaikan Pakde Karwo sapaan akrab Gubernur Jawa Timur menjawab pertanyaan wartawan usai acara Rapat Paripurna DPRD Jatim di Gedung DPRD Provinsi Jatim.

Pakde Karwo mengatakan, semua bantuan hendaknya dilewatkan Kemenlu RI. “Kebijakan luar negeri adalah urusan Pemerintah Pusat, dimana daerah hanya memperkuat dukungan terhadap kebijakan Pemerintah Pusat tersebut,” katanya.

Yang terjadi di Myanmar, menurutnya adalah pelanggaran berat Hak Asasi Manusia (HAM).Dan melalui Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Bakesbang) Provinsi Jatim sudah dibuatkan draft surat kepada Presiden RI. “Surat sore ini (Kemarin sore,red) akan disampaikan ke meja saya dan saya tandatangani. Isinya,dukungan kebijakan kepada Bapak Presiden RI atas pengiriman Menlu RI ke Myanmar,” tukasnya.

Untuk langkah yang paling bagus saat ini, ditambahkannya yang perlu dilakukan masyarakat adalah semua komponen untuk berdoa bersama. Selain sebagai gerakan moral,doa tersebut diyakininya akan tembus ke langit karena dilakukan banyak orang.

“Untuk itu, dipersilahkan masyarakat ke Kapolda Jatim untuk ijin berkumpul di halaman Grahadi guna mengadakan doa bersama,” pungkasnya. (sga)