Surabaya – Tingginya angka kemiskinan di Jawa Timur sebanyak 4.638.530 jiwa dari total sekitar 39 juta jiwa jumlah penduduk Jatim, membuat Pemerintah Provinsi (Pemprov) Jatim berkomitmen mempercepat penanggulangan kemiskinan. Dalam dua tahun ke depan, pihaknya akan memperkuat sinergi dengan pemerintah kabupaten/kota untuk menekan angka kemiskinan seoptimal mungkin. Hal itu disampaikan Gubernur Jatim Dr. H. Soekarwo usai Rapat Koordinasi tentang Percepatan dan Perluasan Penanggulangan Kemiskinan di Jatim, di Ruang Kertanegara Kantor Gubernur Jatim, Surabaya, Jumat (21/4) tadi siang.

Pakde Karwo sapaan akrabnya mengatakan, pekerjaan rumah (PR) yang masih terus dilakukan penanganan optimal adalah tingginya angka kemiskinan. Meski sebetulnya secara persentase angka kemiskinan sudah mengalami penurunan 0,20 poin dari 12,05 persen pada Maret 2016 menjadi 11,85 persen padaSeptember 2016.

“Tanggung jawab Jatim tinggal menurunkan kemiskinan lebih progresif lagi karena masih 11,85 persen. Namun angka tersebut masih di atas kemiskinan nasional 10,70 persen. Nah target yang terus kita kejar hingga berada di bawah angka kemiskinan nasional,” katanya.

Pakde Karwo menginstruksikan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Provinsi Jatim untuk melakukan pemetaan secara rinci penyebab utama masih tingginya angka kemiskinan. Melalui pemetaan nantinya akan dianalisis lebih dalam terkait penyusunan program dengan melibatkan seluruh Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) terkait. Tiga bidang yang menjadi sorotan adalah pendidikan, kesehatan dan tenaga kerja.

“Kita meminta Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Provinsi Jatim agar mengusulkan konsep melalui surat kepada Menteri Desa, Pembangunan Desa Tertinggal dan Transmigrasi untuk membuat dana desa lebih specific grand bukan block grand. Agar penggunaan anggaran lebih tepat sasaran,” ujarnya.

Sementara itu, Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Jatim, Agus Wahyudi mengaku segera melakukan kajian dan pemetaan menyeluruh terkait data kemiskinan. Diharapkan dengan adanya detail data by name by address akan memudahkan penanganan dan penanggulangan kemiskinan.

“Nantinya akan diketahui penyebab kemiskinan dan kebutuhan bantuan masing-masing keluarga. SKPD terkait juga sudah siap membantu, misalnya Dinas Pekerjaan Umum Cipta Karya Dan Tata Ruang Jawa Timur membantu pola sanitasi atau Dinas Kesehatan Jatim memastikan pemenuhan gizi dari keluarga miskin,” katanya.

Pakde Karwo menambahkan, gerakan percepatan dan perluasan penanggulangan kemiskinan juga dilakukan melalui program Jalan Lain Menuju Masyarakat Mandiri dan Sejahtera (Jalin Matra).

“Jalin Matra memiliki tiga kegiatan unggulan, yaitu program Jalin Matra bantuan Rumah Tangga Sangat Miskin (RTSM), Penanggulangan Feminisasi Kemiskinan (PFK) dengan sasaran kepala rumah tangga perempuan, dan program Jalin Matra Penanggulangan Kerentanan Kemiskinan (PK2),” pungkasnya. (ags)