SURABAYA – Virus liberalisasi dapat mengancam dogma agama. Kebebasan berbicara di era liberal yang cenderung individu atau eksklusif dapat mengikis kekokohan intern umat beragama, apalagi antar umat beragama. Karena itu, Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB) harus mencegah virus liberalisasi ini masuk dan mencemari agama karena agama tidak bisa diliberalisasikan. Demikian disampaikan Gubernur Jawa Timur, Dr. H. Soekarwo saat membuka Rapat Kerja Daerah (Rakerda) FKUB Provinsi dan Kabupaten/Kota se-Jatim Tahun 2017 di Sidoarjo, kemarin.

Di era liberal, Pakde Karwo sapaan akrabnya mengatakan, semua orang bisa menafsirkan sendiri-sendiri terkait pemahaman dan keyakinannya soal agama. Hal itu menjadi virus yang membahayakan dogma agama. “Contohnya, pikiran seperti bagaimana jika rukun iman dikurangi atau ditambah? Itu bisa menjadi petaka,” katanya.

Jika pikiran-pikiran seperti itu dibiarkan, menurutnya kerukunan intern umat beragama bisa bergejolak, yakni sesama umat Islam saling bertarung, sesama umat hindu juga bertarung internalnya, dan sebagainya. Artinya, tidak akan bisa terwujud berbicara kerukunan antar umat beragama karena internalnya saja sudah bertarung sendiri-sendiri.

Guna mencegah virus liberalisasi masuk ke bidang agama, dijelaskannya, yang harus dilakukan adalah membangun ruang publik atau public sphere yang mengutamakan dialog dan musyawarah mufakat dalam mengambil keputusan. Hal itu sejalan dengan semangat demokrasi yang dijunjung tinggi bangsa ini. Sebab, syarat demokrasi adalah duduk bersama atau egaliter.

“Ingat, yang dirukunkan adalah umatnya, bukan agamanya. Umat adalah manusia yang merupakan makhluk sosial, jadi kita harus memanusiakan manusia,” jelasnya.

 

Baca Juga : Antar Sabu, Vevri Ditangkap Polisi

 

Sementara itu, Ketua FKUB Jatim Dr. H. Shofwan SH. M.Si mengatakan, Rakerda FKUB ini merupakan bukti komitmen Pakde Karwo untuk menjaga kerukunan umat beragama, khususnya di Jatim.

“Rakerda ini merupakan menjadi ajang untuk membahas berbagai permasalahan serta solusi terkait kerukunan umat beragama di Jatim,” katanya.

Permasalahan umat beragama di daerah, ditambahkannya diantaranya pemetaan problem umat beragama di kab/kota se-Jatim, membahas ketahanan nasional melalui peningkatan kualitas kehidupan umat beragama di Jatim, membahas permasalahan sosial yang muncul di Jatim sepanjang tahun 2017, hingga langkah-langkah strategis menyongsong tahun 2018.

“Rakerda ini penting bagi eksistensi kami, serta menjadi ajang untuk memperkuat, sinergitas Polisi, TNI, Tokoh Masyarakat, dan Tokoh Agama dalam upaya pencegahan gerakan radikalisme dan terorisme. FKUB menjadi salah satu kunci mewujudkan kerukunan umat beragama karena kami berfungsi sebagai mitra terdekat pemerintah,” pungkasnya.

Sekedar diketahui, rakerda ini mengambil tema Kerukunan Umat Beragama sebagai Kebutuhan dalam Kehidupan Berbangsa dan Bernegara. Rakerda ini diikuti oleh 140 peserta yang terdiri dari pengurus FKUB Jatim (21 orang), pengurus FKUB kab/kota se-Jatim (113 orang), instansi terkait (3 orang), dan 3 orang moderator. (sga)