Gubenur Jatim Soekarwo saat menerima kunjungan kerja Komisi II DPR
RI di Gedung Negara Grahadi, Selasa (2/5).

SURABAYA – Pelaksanaan Pilkada serentak baru akan digelar 27 Juni 2018, namun
persiapan terkait penganggaran hingga kini terus dimatangkan. Untuk dana
Pilgub Jatim 2018 yang mencapai sekitar Rp 1,2 triliun direspon oleh
Gubernur Jatim, Soekarwo dengan Komisi II DPR RI dalam hal efisiensi.

“Dulu zaman saya jadi calon, anggaran Pilgub tahun 2008 hanya Rp 800 juta.
Sekarang sekitar Rp 1,2 trliun dan itu sudah sharing dengan kab/kota. Jika
digelarnya Pilkada serentak itu dengan alasan efisiensi, maka sekarang
tambah mahal,” kata Gubenur Jatim Soekarwo saat menerima kunjungan kerja
Komisi II DPR RI di Gedung Negara Grahadi, Selasa (2/5).

Pakde Karwo sapaan akrabnya menjelaskan, penekanan untuk efisiensi dan
Pilgub Jatim 2018 tersebut juga disampaikan pada Komisi II DPR RI.

“Pilgub baru Juni 2018 tapi kami sepakat untuk mendorong efisiensi
anggaran,” jelasnya

Sementara itu, Ketua Komisi II DPR RI, Zainudin Amali mengatakan, anggaran
Pilkada merupakan dana sharing antara pusat dengan pemerintah provinsi dan
kab/kota.

“Pasti ada sharing di pusat sudah dianggarkan melalui KPU pusat. Jadi ada
batasan apa yang jadi wilayah provinsi kab/kota dan pusat,” katanya.

Terkait dana anggaran Pilgub Jatim 2018 sebesar Rp 1,2 triliun, menurutnya
masih bisa ditekan. “Pastinya bisa ditekan anggaran Rp 1,2 triliun itu
terlalu besar. Salah satu tujuan penyenggaraan pilkada serentak itu kan
efisienkan waktu, penyelenggaraan, dan anggaran. Tujuan awal pilkada
serentak itu akan tercapai salah satunya jika bisa mengefisienkan
anggaran,” ujarnya.

Dijelaskannya, dari pelaksanaan Pilkada serentak 2018 sebanyak 171 di
seluruh Indonesia, Jawa Timur menggelar 18 pilkada kab/kota dan satu
pilgub. Untuk itu, pihaknya mendorong kepada penyelenggara pilkada yakni
KPU dan Bawaslu untuk bisa menyiapkan sebaik-baiknya.

“Khusus Pilgub Jatim, Pak Gubernur (Soekarwo, red) sudah sampaikan bahwa
semua masih dalam tahap persiapan. Sejauh ini juga tidak ada kendala
berarti yang memungkinkan menghalangi pelaksanaan pilkada masih on the
track,” jelasnya.

Disinggung terkait nama calon dalam bursa Pilgub Jatim, dia mengaku telah
memantau dari luar Jatim sudah ada beberapa nama yang bermunculan.

“Yang terbaik yang menjadi pilihan masyarakat. Pengganti Pakde Karwo
minimal sama dengan kualitas kepemimpinan beliau. Sehingga penyelenggaraan
pemerintahan dan pelayanan publik di Jatim Timur tetap bagus seperti saat
ini,” pungkasnya.(sga)