BONDOWOSO – Pemerintah daerah diminta untuk mendongkrak pendapatan asli daerah (PAD) sektor pariwisata. Kalangan DPRD menilai jika potensi pendapatan dari sektor pariwisata masih bisa ditingkatkan.

Dalam PAPBD tahun anggaran 2017 target PAD sektor pariwisata hanya sekitar Rp 125 juta, atau 0,66 persen dari total pendapatan retribusi daerah. Padahal, sektor pariwisata dinilai masih sangat berpotensi untuk meningkatkan PAD.

Selain itu, sektor pariwisata juga dinilai sebagai kunci pembangunan kesejahteraan dan kebahagian masyarakat. Karena pariwisata tidak hanya bisa meningkatkan PAD namun juga bisa menciptakan lapangan pekerjaan, pengembangan usaha dan insfratsruktur.

Menurut Abdul Mujid, juru bicara fraksi Gerinda – Nasdem DPRD Kabupaten Bondowoso, dalam Pemandangan Umum Fraksi terhadap Rancangan KU dan PPAS PAPBD TA. 2017, Rabu (5/7), berkaca pada potensi PAD retribusi pariwisata 2016 dipaparkan bahwa sektor retribusi dari penginapan dan tempat rekreasi atau pun olahraga bisa didapat pendapatan sebesar Rp 54.891.000. Kemudian, sektor pajak untuk pariwisata yang bersumber dari pajak hotel, restoran, hiburan, serta reklame, potensi PAD adalah sekitar Rp 3,2 M.

“Jika kita breakdown faktor pajak dari pariwisata baik dari retribusi maupun pajak maka masih sangat memungkinkan untuk ditingkatkan,” jelasnya di hadapan 35 anggota DPRD yang lain.

Untuk itu, kata Abdul Majid, masih besar nilai pendapatan yang bisa diperoleh dari sektor pariwisata, utamanya retribusi penginapan, rekreasi, dan olahraga yang hingga saat ini masih sangat minim setorannya terhadap PAD kabupaten.

 

Baca Juga : 2016, Kawah Wurung Penyumbang PAD Wisata Tertinggi

 

Faktor lainnya, yakni banyaknya objek wisata di Bondowoso yang sebenarnya mampu menarik perhatian pengunjung domestik maupun mancanegara. Pihaknya juga sangat menyayangkan, momen libur lebaran idul fitri yang banyak dimanfaatkan untuk berlibur oleh wisatawan, justru tak sebanding dengan pendapatan asli daerah dari retribusi dan pajak daerah dari pariwisata.

Karenanya, fraksi Gerindra-Nasdem, mengusulkan agar pihak eksekutif melakukan inovasi pelayanan dan fasilitas sehingga dapat dikomersilisasi, dan melakukan inovasi menejemen, logistik, sarana dan prasarana. Selain itu juga melakukan inovasi pasar yang terjadi karena perubahan perilaku konsumen akibat tren, seleran dan daya beli.

Untuk informasi, jawaban terkait pandangan umum fraksi ini akan dilakukan Kamis besok (6/7) dalam Rapat Paripurna penyampaian tanggapan atau jawaban Bupati atas Pemandangan Umum Fraksi terhadap Rancangan KU dan PPAS PAPBD TA. 2017, Raperda tentang PAPBD 2017 dan Raperda Pelaksanaan hak keuangan dan administratif pimpinan dan anggota DPRD. (och)