Share
Ketua DPRD Bondowoso Ahmad Dhafir, Saat Memberikan Kuliah Perdana di Unej Kampus Bondowoso. Senin (28/8), di Aula Unej Kampus Bondowoso.

BONDOWOSO – Ketua DPRD Bondowoso Ahmad Dhafir, berharap agar mahasiswa baru Unej kampus Bondowoso tidak mudah termakan isu terhadap opini-opini yang dilontarkan oleh orang tak bertanggung jawab di kota tape ini. Salah satu contohnya, isu tentang Bondowoso Kabupaten termiskin.

Menurutnya sering ditemui bahwa Bondowoso sebagai Kabupaten tertinggal diplesetkan menjadi kabupaten termiskin. Padahal dalam hal pemetaan antara kabupaten tertinggal dan masyarakat miskin, indikatornya berbeda.

“Setelah adik-adik menjadi warga negara Republik Kopi Bondowoso, akan banyak informasi dan opini yang dikeluarkan oleh pihak yang tidak suka dan sebagainya.”

“Salah satu contoh, Bondowoso ini masuk Kabupaten tertinggal. Kabupaten tertinggal kadang-kadang diplesetkan sebagai kabupaten termiskin, yang itu memang kadang-kadang sengaja diprovokasi,” ungkapnya.

Menurut Ahmad Dhafir, penduduk miskin Bondowoso, sebelum tahun 2008 berada di posisi dua terbawah di tingkat nasional. Namun saat ini sudah turun porsentasenya, hampir sama dengan kabupaten tetangga bahkan berada di atas Kabupaten Probolinggo.

“Di Bondowoso ini kenapa masih masuk dalam Kabupaten tertinggal karena ada dua poin yang masih belum terpenuhi yakni fiskal daerah dan indeks pendidikan masyarakat,” ujar Ketua DPRD tiga periode ini.

 

Baca Juga : Bupati Amin : Mahasiswa Harus Punya Mental Pemimpin

 

Menurutnya, keberadaan Unej kampus Bondowoso ini merupakan upaya dari peningkatan sumber daya manusia dari masyarakat Bondowoso. Sehingga bisa segera keluar dari status daerah tertinggal.

“Terima kasih Unej sudah membuka cabang di Bondowoso. Bukan Pak rektor yang berterima kasih, tapi saya yang berterima kasih.”

Selanjutnya, yakni adalah fiskal daerah. Untuk lepas dari status kabupaten tertinggal, pendapatan asli daerah minimal harus 10 persen dari struktur APBD.

“Sebenarnya kalau kita objektif otonomi daerah, kabupaten-kabupaten di Indonesia sebenarnya hampir seluruhnya belum siap. Hakikat dari otonomi daerah adalah mandiri. Artinya apa, daerah mampu membiayai kebutuhan rumah tangganya sendiri. Di Indonesia hanya ada tiga kabupaten.”

“Standart minimal PAD yaitu 10 persen dari APBD baru fiskal daerah terpenuhi. Di Bondowoso APBD-nya sekitar Rp 2 triliun, maka PAD-nya harus Rp 200 miliar. Sementara saat ini masih Rp 178 miliar,” ungkapnya.

Ia menjelaskan kehadiran mahasiswa Unej juga bisa menjadi pengungkit perekonomian di Bondowoso. Melalui ekstensifikasi retribusi dan pajak.

“Nanti adek akan tinggal di kos-kosan, ada rumah makan, parkir dan sebagainya-sebagainya.” (och)