SITUBONDO – Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan Kelas IV Penarukan mengeluhkan tentang kondisi dermaga yang mengalami pedangkalan.

Akibatnya, kapal besar yang akan bongkar muat tidak dapat bersandar ke dermaga pelabuhan yang berada di Kecamatan Mangaran itu.

Hal ini diterangkan oleh Kepala Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan (KSOP) Kelas IV Panarukan Capten Miftahul Hadi di hadapan sejumlah Anggota DPR RI Komisi V yang melakukan peninjauan terhadap pelabuhan, Kamis (15/10/2020).

“Dermaga kami punya, namun kedangkalannya sangat tidak memungkinkan untuk kapal bersandar di dermaga. Saya pernah mengukur kedangkalannya hanya 30cm saat surut,” terangnya.

Ia menjelaskan, potensi di pelabuhan Kalbut sangat besar. Yakni, setiap hari kamis ada 100-200 sapi datang dari Pulau Madura. Namun, karena kondisi dermaga yang tak memungkinkan maka sapi-sapi itu dilempar ke laut.

Belum lagi, potensi tanker dari Pertamina pada tahun 2019 yang mencapai Rp 12,44 milliar.

“Seandainya ada dermaga, mungkin lebih efisien lagi, pendapatan bisa lebih ditingkatkan lagi,” katanya.

Baca Juga : Saluran Air Bersih Warga Dirusak, Kades Paguan Lapor Polisi

Senada disampaikan oleh, Bupati Situbondo Dadang Wigiarto.

Dalam sambutannya, Ia menceritakan sapi-sapi yang dibawa dari Madura melalui pelabuhan terpaksa harus berenang untuk menuju daratan.

“Karena itu manakala pelabuhan ini bisa dibantu akan bisa memancing daya tarik trayek angkutan ternak dari NTT, NTB, menuju ke Tanjung Perak, itu bisa singgah disini, dan masyarakat bis menjual sapinya dengan harga lebih tinggi, ” katanya.

Menanggapi hal itu, Nurhayati, Wakil Ketua Komisi V DPR RI, mengatakan, pihaknya akan mempelajari dari Kementrian terlebih dahulu, bagaimana bisa membantu pelabuhan disini bisa berfungsi secara normal kembali.

“Dan tadi sudah ada jawaban dari Pak Direktur, bahwa akan dilakukan dulu DIDnya, karena designnya akan dibuat dulu. Sehingga, pelabuhan ini ke depan apabila dibangun kembali itu bisa berfungsi secara baik,” urai Politisi PPP itu.

Karena Kementrian masih akan mempelajari kondisi ini, katanya, sehingga estimasi anggaran yang dibutuhkan pun masih belum diketahui.

“Aspirasinya memang baru. Tapi Pak Ismail, sudah beberapa kali menyampaikan. Hanya memang penganggaran kan dibuat satu tahun sekali. Ini akan kita kejar di tahun 2021, dibuat DEDnya dulu. Siapa tahu, tahun 2022 sudah bisa dilakukan pembangunannya,” pungkasnya.(och)