Share


BONDOWOSO – Ombudsman RI mengingatkan Pemerintah daerah untuk tidak ragu-ragu memperkuat Inspektorat, sebagai pengawas internal. Ini tak lain untuk meningkatkan pelayanan publik. Terlebih lagi, keluhan terkait pelayanan dasar seperti, pendidikan, kesehatan, dan ketenagakerjaan menjadi yang tertinggi kedua yang dikeluhkan oleh masyarakat ke Ombudsman.

Hal ini disampikan oleh Ninik Rahayu, anggota Ombudsman RI saat berkunjung ke Bondowoso, Jum’at (26/10).

Ia pun menuturkan agar Inspektorat juga untuk tak ragu-ragu bekrjasama dengan humas dan media dalam mengungkapkan persoalan di dalam yang tidak benar.

“ Inspektorat jangan ragu-ragu speak outlah jangan lagi isu keluar dibawa ke dalam. Tapi isu di dalam ini dikeluarkan jangan ragu-ragu bekerjasama dengan humas dan media utuk mengungkapkan kalau ada persoalan di dalam yang tidak benar,” tegas Ninik Rahayu.

 

Baca Juga : Kick Off Sekolah Desa 4.0, Bupati Salwa Jabarkan PR Besar Bondowoso

Menurutnya, Inspektorat memang di satu sisi melakukan pengawasan secara internal tapi di sisi lain, yakni sedang menegakkan kebenaran.

“Jadi jangan ragu-ragu untuk dipublish. Jadi jangan hanya nyaring dari luar ke dalam, tapi dari dalam ke luar. Jaga indepedensi. Dan lebih mempererat kerjasamanya dengan ombudsman,” terangnya.

Untuk informasi, Ombudsman Republik Indonesia menyebutkan bahwa pelayanan publik di pertanahan menjadi yang tertinggi di Jawa Timur yang dikeluhkan oleh masyarakat. Kemudian posisi kedua yakni pelayanan dasar, dan penegakan hukum.

Oleh karenanya, Ia pun mengharapkan pemerintah daerah untuk bersungguh-sungguh, khususnya dalam pembuatan standart pelayan public yang menjadi panduan pertama untuk masyarakat meminta haknya. Hal ini mengingat, hingga sekarang masih banyak pemerintah daerah yang berada di zona merah. Artinya, tingkat kepatuhannya belum sampai 60 persen.(och)