Share

BONDOWOSO – Angka pernikahan dini di Bondowoso menjadi Pekerjaan Rumah terbesar untuk bisa mendapatkan predikat sebagai Kabupaten Layak Anak (KLA). Walaupun angka rata-rata pernikahan dini Bondowoso 43 persen, di atas angka rata-rata nasional 25 persen, namun temuan di lapangan, justru banyak anak-anak usia 16 tahun sudah melahirkan. Bahkan sepanjang 2016 di satu Puskesmas ditemukan 26 persalinan anak di bawah umur.

“Melihat angka persalinan di bawah umur ini berarti bisa diasumsikan bahwa anak-anak ini menikah di usia 15-16 tahun. Emang kita tidak memeriksa di semua Puskesmas, tapi ini kan sudah memberikan indikasi atau gambaran bahwa masih ada banyak hal yang perlu diperbaiki,” ungkap Taufieq Uwaidha, Ketua Tim Verifikasi Lapangan Kabupaten Layak Anak, Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak RI, kemarin (10/6) di Aula Sabha Bina.

Selain tingginya Angka Pernikahan Dini, Taufieq, juga menggaris bawahi terkait kasus kematian ibu dan anak yang tinggi. Di samping itu juga rendahnya pemberian ASI eksklusif oleh orang tua kepada Anak di Bondowoso.

Sementara itu, Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana Kabupaten Bondowoso, Nunung Setyaningsih, mengakui bahwa pernikahan dini di Bondowoso masih tinggi. Bahkan di Jawa Timur peta pernikahan dini Bondowoso masih kategori merah. Ada beberapa hal yang menjadi penyebab tingginya pernikahan dini. Di antaranya faktor budaya dan aturan UU yang masih berbenturan.

Dia menejelaskan, UU Perkawinan Nomor 74 dan UU Perlindungan Anak nomer 35 masih berbenturan. Kementerian Agama yang berpegang teguh pada UU Perkawinan tersebut, tidak bisa disalahkan mengingat dalam UU itu sebutkan bahwa anak usia 16 tahun boleh menikah. Sedangkan jika mengacu pada UU Perlindungan anak Nomer 35, usia ideal anak menikah adalah 18 tahun.  “Artinya kami berharap Pemerintah Pusat bisa dari awal mengemas pendewasaan usia kawin ini. Sehingga kami yang di daerah ini tidak dipersalahkan atau dikatakan gagal
menurunkan Angka pernikahan dini ini,” jelasnya pada Memo Indonesia.

 

Baca Juga : Sekda Sambut Tim Verifikasi dari Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

 

Sementara terkait faktor budaya, kata Nunung, Bondowoso sebagai daerah agamis masih menjurus pada sisi agama. Mereka banyak yang kurang paham tentang usia perkawinan. Untuk itu, ke depan dia berharap bisa mengumpulkan seluruh Organisasi Perangkat Daerah terkait, dalam hal ini Dinkes, Dikbud, serta Kemenag untuk mencari solusi dalam menurunkan angka pernikahan dini. Bahkan dia berharap dalam pertemuan dengan OPD terkait ini bisa membuahkan regulasi daerah, yang berkaitan dengan pendewasaan angka pernikahan dini.
Sementara sejauh ini, pihaknya terus gencar menggelar sosialisasi serta telah membentuk forum Anak yang terdiri atas anak-anak remaja usia 15-18 tahun. Forum anak ini bergerak dalam memberikan edukasi kepada sesama remaja tentang bahaya pernikahan dini.

Untuk Informasi, verifikasi lapangan tim Evaluasi Kabupaten Layak anak tahun 2017 Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan anak RI menggelar pemaparan hasil verifikasi di Aula Sabha Bina 1. Dalam kesempatan itu, disebutkan bahwa ada 310 kabupaten atau Kota di Indonesia yang mengikuti evaluasi ini. Dan hingga saat ini masih belum ada satu pun kabupaten di Indonesia yang memenuhi 24 indikator penilaian artinya belum ada yang menyandang Kabupaten Layak Anak.  KLA berdasarkan indikator, ada akumulasi nilai yang terbagai dalam lima tingkatan, yakni pratama, madya, nindya, utama dan tertinggi KLA. Sementara itu, hasil penilaian ini akan diumumkan pada Hari Anak Nasional 23 Juli 2017, di Pekan Baru.(och/esb)