Share

 

BONDOWOSO – Polemik aspirasi Presidium Relawan Sabar 276 yang mengharapkan agar Bupati Salwa Arifin tidak mengangkat pejabat yang tidak mendukungnya di Pilkada ke posisi strategis, kini tengah hangat diperbincangkan di berbagai kalangan.

Tak terkecuali, Sekertaris DPC PPP Bondowoso, Saiful Bahri Husnan yang akhirnya turut angkat bicara.

Pada Memo Indonesia, Saiful Bahri Husnan, atau lebih dikenal Gus Syef itu, menerangkan, bahwa sebenarnya aspirasi yang disampaikan oleh Presidium Relawan Sabar 276 itu tidak menggambarkan aspirasi relawan keseluruhan. Pasalnya, relawan sabar itu banyak sekali, bahkan ada yang lebih besar, salah satunya yakni Jaringan Santri Nusantara.

Ia menegaskan Bupati Salwa Arifin sangat terbuka terhadap berbagai aspirasi. Misalnya terkait dengan pelayanan atau program baru yang sifatnya tidak efektif, bangunan, dan persoalan masyarakat lainnya. Namun, jika sifatnya itu, adalah hal yang menjadi hak seorang Bupati. Hal ini perlu dipertanyakan, pasalnya yang akan menanggung resiko itu adalah Salwa Arifin sebagai Bupati.

 

Baca Juga : Relawan Sabar 276 Ancam Bupati Bila Angkat Pejabat Bukan Pendukung Sabar

 

“Artinya, Bupati itu harus betul-betul memikirkan, siapa yang akan dipakai untuk menjadi pejabat di sekeliling beliau. Tentunya loyalitas, profesionalitas itu menjadi ukuran utama bagaimana kiai menempatkan pejabat-pejabat yang dipercaya beliau,” tutur Saiful Bahri Husnan, pada Memo Indonesia, Rabu (10/10).

Lebih jauh, Ia mengatakan, untuk pengisian posisi pejabat dan Sekda di lingkaran Bupati Salwa Arifin itu, menjadi haknya. Sementara yang lain hanya bisa berpendapat, jangan memaksakan.

Ia sendiri mengaku bahwa pihaknya selaku Kader PPP itu tidak pernah berpendapat macam-macam apalagi sampai mengancam Bupati. Karena hal itu haknya Bupati murni. Apalagi, nantinya Bupati Salwa akan melaksanakan visi dan misi.

“Itu nggak bisa terus kita riwuki, justru menjadi kacau pemerintahan ini kalau semua berpendapat. Terus merasa semua pendapatnya diterima semua ini kan susah pemerintahan kalau begitu,” jelasnya.

Ditanya, apakah hal ini jadi bagian dari intervensi kepentingan kelompok, Saiful mengatakan, jika sifatnya pendapat di internal partai, maka bukanlah bentuk intervensi. Akan tetapi jika hal ini terus dijadikan mainan politik. Sehingga ini menjadi blunder, itu namanya juga intervensi, semacam tekanan. Tapi, Ia meyakini Bupati Salwa Arifin akan mempertimbangkan itu dengan jernih, tidak akan terpengaruh dengan hal apapun.

“Kalau yang lain di saat ada masalah dengan kiai, mungkin cuma prihatin segala macem. Jadi jangan sembarangan mendorong,” katanya.

Namun demikian, Ia menerangkan apapun masalahnya kalau sifatnya masih di internal, apalagi di internal pemerintahan Sabar. Tentu masih bisa diselesaikan di dalam.

“Tidak perlu terlalu bermanuver segala macem,” pungkasnya.(och)