BONDOWOSO – Presiden Jokowi telah menetapkan aturan pengiriman buku gratis di seluruh pelosok Indonesia. Masyarakat dapat mengirimkan buku secara gratis melalui PT Pos Indonesia setiap tanggal 17 tiap bulannya.

Kebijakan itu muncul setelah pegiat literasi melaporkan belum meratanya pembagian buku di daerah karena tingginya biaya pengiriman terutama ke pelosok-pelosok dan daerah terluar. Namun sayangnya, sejak pertama kali diberlakukan pada bulan Mei, tidak satu pun masyarakat di Bondowoso yang memanfaatkan layanan ini di Kantor Pos.

Menurut Kepala Kantor Pos Cabang Bondowoso, Subchan Fauzi, minimnya sosialisasi menjadi kendalanya. Sehingga tak banyak masyarakat yang tau. Terlebih, untuk yang tiap tanggal 17 itu baru dimulai bulan ini. “Tapi sosialisasinya di tingkat nasional sudah jalan. Kalau lokal masih proses, karena ini kan kebijakam baru. Jadi sosialisasinya masih sebatas melalui media sosial,” paparnya.

Baca Juga : Mendikbud Gagas FDS, Bondowoso Inisiasi Gerakan Kembali ke Musala

Sementara itu, Edwin Djatmiko, salah seorang pegiat literasi di Bondowoso mengatakan bahwa dirinya justru mengetahui informasi ini melalui pemberitaan di media massa, dan media sosial. Jadi dia sangat menyayangkan kurangnya sosialisasi di tingkat lokal. Karena, menurut dia, kebijakan ini sangat bagus untuk mendukung upaya
peningkatan minat baca di Indonesia. Terlebih, sekarang banyak berita hoax, yang seharusnya diperangi dengan mengedukasi masyarakat dengan mengajak mereka banyak membaca sehingga bisa membandingkan berita-berita yang hoax dan bukan.

Informasi dari Kantor Pos Bondowoso, penggratisan pengiriman buku ini dilakukan setiap tanggal 17 setiap bulannya, dengan syarat saat pengiriman harus ada tulisan “BERGERAK” dan juga berat maksimal pengiriman 10 kg. “jadi kalau lebih, misal 20 kg maka nanti bisa dibuat jadi 10 kg masing-masing,” kata Subchan Fauzi saat ditemui
Memo Indonesia.

Sementata itu, terkait dipilihnya tanggal 17, Subhan Fauzi, mengatakan tidak tau pasti kenapa dipilih tanggal itu. “Tapi kan angka 17 di Indonesia ini kan sama dengan tanggal kemerdekaan Indonesia. Tapi itu mungkin,” terkanya. (och/esb)