Share

BONDOWOSO – Upaya Pemerintah Daerah Bondowoso dalam menekan angka dispensasi kawin (Diska) menunjukkan hasil yang positif.

Pasalnya, dalam dua tahun berturut-turut angka Diska turun.

Menurut Kepala Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PPA) Hafidatullaily, angka Diska tahun 2024 hingga bulan Mei tercatat ada 78.

Dibanding tahun sebelumnya, angka tersebut turun drastis. Tahun sebelumnya angkanya menyentuh 478 kasus dalam setahun.

“Itu juga turun dari pada tahun sebelumnya yang menyentuh angka sekitar 600-an,” terangnya saat dikonfirmasi seusai acara “Penggerajan dan Pemberdayaan Masyarakat dalam Pencegahan KTP, KTA, TPPO, ABH, dan Perkawinan Anak” di Aula Disperpusip, Jumat (7/6/2024).

Sementara itu, Wakil Ketua Pengadilan Agama Bondowoso Dra. Noor Aini mengatakan, penurunan dispensasi kawin meupakan kerjasama semua elemen. Baik dari pemerintah daerah, tokoh masyarakat, toko agama dan lain sebagainya.

“Dengan penguatan bersama jangan sampai terjadi yang lewat jalur tikus, ” katanya.

Untuk itu, ia menekankan para orang tua untuk dapat memberikan bimbingan penuh kepada anak sebelum terjadi pernikahan dini. Tujuannya agar jangan sampai terjadi anak melahirkan anak yang menyebabkan dampak tidak baik untuk kesehatan dan masa depan bayi.

Baca Juga : Belum Final, Golkar Bondowoso Buka Pintu Komunikasi Tentukan Bakal Calon di Pilkada 2024

” Membimbing itu tidak hanya membimbing secara lisan saja kan termasuk dari ekonomi mereka karena ini masih usia anak, ” lanjutnya.

Adapun, bagi anak yang hamil di luar nikah, Noor menyebut bahwa mempertimbangkan banyak hal berdasarkan undang-undang dan hati nurani.

” Daripada nanti mudaratnya lebih tinggi kan enggak dikabulkan, ” pungkasnya.

Ditambahkan oleh Ketua Majelis Ulama Indonesia (MUI) Bondowoso Asyari Fasha bahwa para tokoh agama hingga guru di lembaga pendidikan sepakat untuk menekan laju pernikahan dini.

” Jadi sosialiasi pernikahan dini harus masuk ke lembaga pendidikan, ” ungkapnya.

Bahkan, MUI pusat turut menyampaikan untuk menekan perkawinan anak maka harus dengan pendewasaan usia perkawinan. Artinya, MUI juga turut mendukung program tersebut.(Och)