BONDOWOSO – Penolakan Pedagang Kaki Lima (PKL) di alun-alun Raden Bagus Asro untuk direlokasi ke Jembatan Ki Ronggo terus berlanjut. Rabu siang (24/5/2017), sejumlah anggota PKL melakukan dialog dengan Komisi II DPRD Bondowosi di alun-alun RBA.

Dalam dialog ini, seperti disampaikan oleh Mujiati Koordinator PKL pagi, terdapat dua alasan yang setidaknya menjadi dasar penolakan relokasi. Pertama, berkaitan dengan pendapatan yang mungkin diterima oleh PKL di tempat yang baru masih belum bisa diprediksi. Artinya, di alun-alun Kota yang merupakan pusat kota dan pusat keramaian saja, pendapatan dari PKL masih naik turun.  Bagaimana jika dipindahkan ke Jembatan Ki Ronggo, yang masih belum jelas.

“Apa iya setelah dipindah ke tampat yang baru ini akan menamabh income, atau justru manambah hutang,” katanya.

Selain itu, di Jembatan Ki Ronggo ini, kata Mujiati, juga merupakan lokasi yang rawan longsor. Bukan tidak mungkin suatu hari terjadi longsor, terlebih ini juga faktor alam. “Di sana itu adalah daerah rawan longsor. Ini faktor alam. Jadi jangan dibilang ini tidak mungkin. Kalau terus di situ terjadi longsor kita mau kemana. Padahal ini kan menjadi sumber utama mata pencaharian,” tambahnya.

 

Baca Juga : Soal Pengelolaan Cafe, Diskoperindag Lempar ke Dekranasda

 

Selain alasan itu, Mujiati juga mempertanyakan, seberapa pentingkah pembentukan RTH (Ruang Terbuka Hijau) bagi Kabupaten Bondowoso. Dia berharap Pemerintah Kabupaten tidak mengorbanakan PKL yang kebanyakan merupakan tulang punggung keluarga untuk kemudian membuat RTH yang masih belum terlalu dibutuhkan bagai Bondowoso. “Bolehlah kotanya menjadi bagus., tapi apalah artinya sebuah kota yang bagus jika masyarakatnya menjadi miskin,” ungkapnya.

Pihaknya mengakui bahwa PKL ini akan diberi kompensasi berupa rombong dan modal jika bersedia untuk dipndah ke tempat yang baru. Namun demikian, kata Mujiati, dirinya tidak yakin bahwa modal yang diberikan ini mampu membuat PKL bersedia untuk pindah.  “Berapa modal yang dikasih, iya mungkin modal ini bisa digunakan untuk beberapa bulan pertama, tapi kedepannya bagaimana,“ tandasnya.

Sejauh ini, pihaknya telah menyampaikan aspirasi penolakan itu ke Diskoperindag dan hari ini (24/5) ke DPRD Bondowoso. (och/esb)