BONDOWOSO – Angka Kematian Ibu (AKI) dan Angka Kematian Bayi (AKB) di Kabupaten Bondowoso masih menjadi salah satu fokus penanganan oleh instansi terkait. Hal ini karena berkaitan dengan upaya peningkatan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) yang akhirnya berdampak pada status daerah tertinggal yang terus diupayakan segera bisa dilepas oleh Bondowoso.

Sekertaris Daerah Bondowoso, Hidayat dalam sambutan acara Sosilisasi Perbup Nomer 25 tahun 2017 di Aula Sabha Bina, mengatakan bahwa IPM merupakan indikator penting untuk mengukur keberhasilan dalam upaya membangun kualitas hidup manusia. IPM di Kabupaten Bondowoso pada 2016 adalah 64,73, sedangkan di 2015 yakni 63,95. Angka tersebut menempatkan Bondowoso di urutan ke 31 dari 38 kabupaten/kota di Jawa Timur.

Salah satu faktor penentu dari IPM yakni adalah angka harapan hidup. Sedangkan Angka harapan hidup ditentukan dalam tiga indikator yaitu prosentase penolongan kelahiran Balita oleh dukun, prosentase rumah tangga tanpa fasilitas BAB, serta prosentase perempuan 10 tahun lebih umur kawin pertama kurang lebih 17 tahun.

Baca juga : Sekda Bondowoso: Sistem Pemenuhan Hak Anak Jangan Statis

Lebih jauh, Sekda menjelaskan bahwa Angka kematian Ibu (AKI) di Kabupaten Bondowoso di tahun 2013 adalah 206,4 per 100.000 kelahiran atau 22 kasus kematian ibu. Tahun 2014 adalah 156, 2 per 100.000 kelahiran hidup (17 kasus kematian Ibu), 2015 adalah 187,9 per 100.000 kelahiran hidup (19 kasus) dan 2016 adalah 195,8 per 100.000 kelahiran hidup ( 20 Kasus kematian Ibu).

Sementara untuk Kasus Kematian Bayi (AKB) tahun 2013 terjadi 187 kasus, 2014 yakni 186 kasus, 2015 ada 167 kasus, dan 2016 yakni 178 kasus. Sementara jumlah dukun bayi tahun 2016 yakni 490 orang, dan yang telah bermitra dengan bidan 434 orang. Adapun Jumlah persalinan yang ditolong oleh dukun bayi di tahun 2016 yakni 510 persalinan.

Berakar dari permasalahan ini, Sekda mengajak OPD (Organisasi Perangkat daerah) dan Non OPD turut bahu membahu menekan AKB, sehingga upaya meningkatkan IPM ini bisa terus terealisasi. Dia mengakui bahwa kegiatan yang dilakukan oleh masing-masing OPD dan Non OPD sudah mendukung upaya peningkatan IPM di Kabupaten Bondowoso, tetapi kegiatan itu masih kurang terintegrasi dengan baik. Sehingga hasilnya pun kurang optimal dalam peningkatan IPM.

Oleh karena itu dirinya berharap terwujudnya keterpaduan dalam upaya percepatan pernuruan kematian ibu dan bayi dapat segera tercapai. Sehingga dalam waktu dekat AKB dan AKI bisa ditekan sampai batas sekecil-keilnya sesuai dengan amanah Perbup tentang keterpaduan OPD dalam upaya percepatan penuruan AKI-AKB melalu program stop Berduka.

“Jangan sampai terjadi berduka berduka terus akibat kematian akibat melahirkan. Orang melahirkan bukan hanya tugas dari Dinkes. Tapi juga harus dilihat hulunya itu dari mana. Mungkin ini disebabkan karena pernikahan dini di Bondowoso. Nah kalau sudah begini, bukan hanya tugas Dinkes tapi ayo diajak Pengadilan Agama,” harapnya.

Setelah sambutan oleh Sekda, sosialiasi dilanjutkan dengan pemaparan oleh Kepala Dinas kesehatan Imron, terkait kondisi AKB dan AKI. Kegiatan kemudian diakhiri dengan penandatangan Komitmen ‘Stop Berduka’ (Sinergi Total Pencegahan Bersalin di Dukun Bayi dan Selamatkan Ibu) oleh Dinas Kehatan dan OPD serta Non OPD terkait. (och/esb)