Share


BONDOWOSO – Sejumlah logistik penyelanggaraan pemilihan umum (Pemilu) 2019 dari KPU pusat terus berdatangan di KPU Bondowoso. Seperti diantaranya, yakni kotak dan bilik suara berbahan karton, bantalan, tinta, hingga alat kelengkapan TPS.

Hairul Anam, Komisioner KPU Bondowoso Divisi Logistik, pada Memo Indonesia, Rabu (26/12), mengatakan, bahwa logistik pemilu tersebut masih akan dikirim secara bertahap. Artinya, logistic yang saat ini telah diterima dan siap di gudang KPU Bondowoso baru mencapai 50 persen dari keseluruhan yang dibutuhkan.

“Porsentasenya kurang lebih 50 persen lah ya, tinggal untuk selebihnya surat suara yang masih dalam proses, karena memang proses pengadaannya dari KPU RI untuk surat suara itu,” ungkapnya.

Ia menerangkan bahwa untuk bilik suara yang telah diterima baru berjumlah sekitar 6ribuan, dan jumlah ini masih kurang dari kebutuhan. Adapun, kotak suara untuk 2.995 TPS (Tempat Pemungutan Suara) di Bondowoso telah terpenuhi semuanya.

 

Baca Juga : Bentuk Penyelenggara Pemilu Berintegritas, KPU Gelar Kursus Pemilu

“Jadi masih ada kekurangan untuk bilik suaranya. Untuk kotak suara, untuk kebutuhan di TPS sudah terpenuhi, sejumlah masing-masing TPS itu ada lima, “ terang Hairul Anam.

Ia mengaku untuk keamanan terhadap penyimpangan logitik Pemilu itu, pihaknya telah dibantu oleh TNI, Polri dan Satpol yang berjaga 24 jam di Gudang KPU yang ada di depan SMP Negeri 5 Bondowoso.
“Distribusi itu masih 2019 karena masih melakukan packing yang dimasukkan ke dalam kotak suara, pengecekan kembali terhadap seluruh kebutuhan logistic kita,” jelasnya.

Seperti diberitakan sebelumnya pada Sepetmber 2018 lalu, Jumlah Tempat Pemungutan Suara (TPS) pada Pemilihan Presiden (Pilpres) dan Pemilihan Legislatif (Pileg) 2019 di Kabupaten Bondowoso dipastikan akan bertambah. Komisioner KPU Divisi Tekhnik, Saifullah mengatakan, jumlah TPS tersebut sebelumnya 1.500, sedangkan saat pilpres dan pileg nanti jumlahnya akan menjadi 2.995 TPS.

Bertambahnya jumlah TPS untuk Pemilu 2019 itu karena memang logika regulasinya Pileg ini membutuhkan kedekatan langsung dengan masyarakat. Kemudian, kecepatan dalam menangani pada hari-H, kecepatan menangani admisnitrasi. Karena administrasi dalam Pileg dan Pilpres itu sangat banyak, jika tidak ditambah justru kegiatan rekap, pengarsipan tambah lama.(och)