Share

 

BONDOWOSO – Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Bondowoso menyatakan komitmennya untuk menolak dan melawan politik uang dan politisasi Suku, Agama, Ras dan Antargolongan (SARA) dalam penyelenggaraan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) 2018. Komitmen tersebut disampaikan saat deklarasi di Alun-alun Ki Bagus Asra, Rabu (14/2).

“Kita mengajak seluruh panwascam dan Pengawas Penyuluh Lapangan (PPL) untuk melakukan tolak politik uang dan politisasi SARA. Komitmen ini menjadi kunci bagi kita semua untuk secara bersama-sama menciptakan Pilkada yang bebas dari pengaruh politik uang dan penggunaan SARA dalam kampanye,” ungkap Ketua Panwaskab Bondowoso, Fricas Abdillah.

Fricas mengatakan, bahwa politik uang dan politisasi SARA adalah hambatan dalam mewujudkan Pilkada yang berintegritas. Menurutnya, semua elemen penyelenggara yang terlibat dalam kepemiluan harus menyatakan perlawanan pada politik uang. Karena politik uang berpotensi adanya tindakan korupsi dalam penyelenggaraan pemerintahan. Sedangkan politisasasi SARA berpotensi memecah belah persaudaraan.

“Kita akan membangun komitmen untuk mengantisipasi adanya politik uang dan politisasi SARA dengan melakukan komunikasi politik dengan pasangan calon dan penyelenggara pemilu. Politik uang ini menjadi akar adanya korupsi, dan politisasi SARA berpotensi timbulnya permusuhan yang akan memecah belah persaudaraan,” pungkas Fricas.

Untuk informasi, setelah pembacaan deklarasi usai, acara dipungkasi dengan pembubuhan tanda tangan oleh seluruh Panwas dan PLL sebagai simbol penolakan keras terhadap politik uang dan politisasi SARA. (abr)