BONDOWOSO – Bupati Amin Said Husni mengukuhkan Tim Percepatan Akses Keuangan Daerah (TPAKD) di Pendopo Bupati, Senin (27/8). Sedikitnya ada empat tujuan dan harapan besar dengan adanya TPAKD di kabupaten yang dikenal dengan penghasil kopi ini.

Dalam sambutannya, Bupati dua periode itu menerangkan bahwa tujuan pertama yakni untuk mendorong ketersedian akses keuangan yang seluas-luasnya kepada masyarakat dalam rangka mendukung perekonomian daerah. Di samping itu, juga untuk mencari terobosan-terobosan dalam rangka membuka akses keuangan yang lebih produktif bagi masyarakat di daerah. Sekaligus, untuk mendorong lembaga-lembaga jasa keuangan daerah untuk meningkatkan peran serta pembangunan ekonomi daerah.

“Dan yang terakhir, untuk menggali potensi ekonomi daerah yang dapat dikembangkan dengan penggunaan produk dan layanan jasa keuangan,”urainya.

Ia pun menambhakan bahwa kehadiran TPAKD ini menjadi sangat penting, karena belanja pemerintah kalau dibandingkan dengan PDRB Bondowoso, sangat jauh rasionya. Artinya, peran terhadap upaya mendorong pertumbuhan ekonomi di daerah masih sangat jauh untuk bisa dikatakan tinggi.

Kondisi ini sebenarnya menunjukkan bahwa peran dari lembaga jasa keuangan (LJK) menjadi sangat penting. Terlebih lagi, karena menyangkut literasi perbankan masyarakat yang masih sangat rendah.

“Masih banyak masyarakat yang tidak perduli atau bahkan tidak tau terhadap jasa-jasa keungan utama yang diberikan oleh perbankan. Lebih memprihatinkan, masih banyak masyarakat lebih suka memanfaatkan jasa rentenir atau yang disebut dengan bang oser disini,”tambahnya.

Oleh karena itu, maka diperlukan selain percepatan akses terhadap keuangan yang ada. Sejaligus juga memberikan edukasi kepada masyarakat, untuk meningkatkan literasi perbankan. Lebih dari itu, juga perlu dilakukan terobosan-terobosan kreatif dengan tetap mengacu apda peraturan perundang-undangan yang ada.

“Disinilah makna strategis kehadiran TPAKD ini, untuk dapat mendorong di satu sisi masyarakat untuk dapat akses keuangan seluas-luasnya, dan sekaligus dari atas mendorong LJK untuk menyalurkan pinjaman atau kredit usahanya dengan lebih baik dan kreatif lagi. Dan harus bisa menekan sekecil mungkin keberadaan, baik bank oser atau pun rentenir yang nyata-nyata memberatkan masyarakat,”tutupnya.

Sementara itu, Wimboh Santoso, Ketua Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan, menerangkan bahwa terbentuknya TPAKD ini bukan untuk pemerintah pusat, bukan untuk anggota DPR, apalagi OJK. Melainkan, ini untuk masyarakat daerah Bondowoso sendiri. Karena, salah satu ukurannya yang dilihat, bahwa pengangguran akan berkurang. Di samping itu, pendapatan masyarakat akan naik, akses keuangan meningkat. Sehingga, tim TPAKD adalah untuk mensejahterahkan masyarakat.

“Program ini bukan hanya di Bondowoso, tapi dilakukan di seluruh Indonesia. OJK akan memberikan kontribusi nyata kepada pengurangan pengangguran akses masyarakat ke keuangan dan peningkatan pendapatan masayrakat,”urainya.

Tampak hadir dalam acara tersebut, Anggota Komisi XI DPR RI, Muhammad Nur Purnama Sidi, Kepala OJK Jawa Timur Heru Cahyono, Kepala OJK Jember Azilsyah Noerdin, sejumlah Pejabat di Lingkungan Otoritas Jasa Keuangan dan Seluruh Dinas di Pemda Bondowoso.(och)