Share

BONDOWOSO – Komisi Pemilihan Umum (KPU) Bondowoso telah mengajukan perencanaan anggaran pelaksanaan Pilkada 2024 ke Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD). Besarannya, mencapai Rp 80,5 miliar.

Menurut Ketua Komisioner KPU Bondowoso, Junaidi, jumlah ini telah terpisah dari cost sharing dengan Pemprov.

“Pilgub itu sudah ada draftnya, apa saja yang sudah dianggarkan. Yang di Kabupaten lain, sehingga tak terjadi double accounting,” urainya usai ikuti pertemuan dengan TAPD, di Aula Sabha Bina 1, Selasa (18/1/2022).

Biaya Pilkada ini disebutnya, mengalami peningkatan dibanding Pilkada sebelumnya yakni sebesar Rp 40,8 miliar dari pengajuan Rp 58 miliar.

Peningkatan terjadi karena anggaran yang diajukan saat ini sekaligus menyediakan untuk kesiapan Pilkada di tengah Pandemi Covid-19.

” Anggaran Covid-19 (di anggaran Pilkada, red) lain ya APD itu Rp 3 miliar, sekitar Rp 5 miliaran,” ujarnya.

Namun, memang konsekuensinya anggaran khusus virus Corona tersebut siap dikembalikan manakala pandemi Covid-19 berakhir.

Baca Juga : Harga Minyak Goreng Meroket, Bulog Bondowoso Tunggu Penugasan untuk Operasi Pasar

Selanjutnya, KPU akan kembali bertemu dengan TAPD Bondowoso untuk membahas lebih detail dan rinci lagi. Karena, memang perlu ada beberapa item yang harus lebih dipertanggungjawabkan.

“Kami masih berkutat di TAPD, di eksekutif. Ini juga supaya gayung ini bersambut di legislatif. Nantinya kalaupun nanti deal di eksekutif, berapa pun besarannya. Legislatif nanti akan membuat dasar hukum atau Perdanya,” katanya.

Disinggung tentang anggaran Pilgub sendiri, kata Junaidi, alokasi anggaran untuk beberapa poin yang dibiayai dari Pemprov sudah ada draftnya.

Seperti, alokasi honor Ad Hoc di tingkat PPK dan sekretariatan. Dan ada juga untuk PPDP (Petugas Pemutakhiran Data Pemilih).

“Ya sekitar kalau kita hitung itu turunnya sekitar Rp 8 miliar untuk kabupaten Bondowoso,” pungkasnya.(och)