Share

BONDOWOSO – Komisi Pengawasan Pupuk dan Pestisida (KPPP) Bondowoso menemukan sejumlah pelanggaran dalam penjualan pupuk bersubsidi di beberapa Kios pupuk, Selasa (14/4/2020).

Pelanggaran dimaksud diantaranya yakni menjual pupuk bersubsidi di atas Harga Eceran Tertinggi (HET), dan di dalam penjualan ada kios yang tidak melampirkan nota-nota.

Demikian disampaikan oleh Kepala Bagian Perekonomian Pemkab Bondowoso, Aris Wasiyanto, usai melakukan sidak ke sejumlah kios pupuk, bersama tim KPPP.

“Saya melihat ada beberapa kios yang tidak menjalankan mekanisme dalam penyaluran pupuk bersubsidi,”urainya.

Ia menengarai bahwa faktor ekonomi menjadi salah satu penyebab kios menjual harga di atas HET. Karena itulah, prakteknya masih ditemukan kios yang mencari keuntungan dengan menjual lebih mahal.

Pihaknya berencana akan memanggil distributor pupuk untuk pembinaan. Terlebih, diketahui prakteknya ada beberapa distributor yang kiosnya bermasalah.

” Kita akan melakukan pembinaan. KPPP akan memanggil, agar kembali kepada aturan main. Yang jelas distributor akan kita panggil,”urainya.

Sanksi administrasi sendiri, kata Aris, tentu akan diberikan manakala terbukti. Hanya saja, jika berkaitan dengan hukum menjadi wilayah penegak hukum.

“Semuanya diserahkan kembali kepada penegak hukum. Jadi kalau umpamanya pelanggaran itu sudah berulang-ulang, ya monggo segera ditindak lanjuti, mungkin kalau masih ada pembinaan, ya kita bina,”tuturnya.

 

Baca Juga : Pandemi Corona Tak Pengaruhi Produktifitas Pertanian Di Kabupaten Bondowoso

 

Sementara itu, Asisten 2 Pemkab Bondowoso, Agus Suwardjito, mengatakan, banyak petani yang mengeluh naiknya harga pupuk. Namun faktanya hasil temuan KPPP, menunjukkan ada mark up harga, dan cara kios yang menjual dengan model paket. Seperti, pupuk bersubsidi dicampur dengan pupuk non subsidi.

“Akhirnya petani itu mempersepsikan bahwa ada kenaikan harga pupuk. Khususnya pupuk bersubsidi yang disitu harganya melambung,”urainya.

Terkait adanya petani yang belum bisa membeli pupuk namun memiliki sawah, kata Agus memang RDKK belum 100 persen. Dari pusat sendiri memang ada tambahan-tambahan, sehingga ada revisi-revisi.

“Jadi ini terus berjalan, dinamis artinya. Jadi nanti sampek betul-betul pada titik yang emang itu yang betul-betul kita bantu,”pungkasnya.

Sidak pupuk sendiri yang turut melibatkan TNI dan Polri itu, dilakukan di tiga kios. Diantaranya yakni di Kelurahan Tamansari, Kecamatan Bondowoso, Desa Lojajar, Kecamatan Tenggarang, dan Desa Jeruk Sok Sok, Kecamatan Binakal.(och)