BONDOWOSO – Bondowoso yang dikenal sebagai Republik kopi tampaknya sudah mengundang perhatian masyarakat nasional. Tak terkecuali, Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia (DPD RI), yang datang untuk melihat langsung proses pengembangan kopi di kota tape ini.

“Saya sangat tertarik dengan pengembangan Kabupaten Bondowoso utamanya terkait pengembangan kopi yang bahkan tidak hanya dikenal di Bondowoso Provinsi Jawa Timur, tapi ternyata sudah nasional sebagai Republik Kopi,” ungkap Ahmad Nawardi, Anggota DPD RI, Komite 2 bidang pertanian dan energi baru terbarukan.

Nawardi menyampaikan hal tersebut saat melakukan kunjungan ke Pendapa Bupati Rabu (9/8). Dia mengatakan pengembangan kopi di Bondowoso ini memiliki andil besar dalam pengembangan perekonomian masyarakatnya. Karena itulah pihaknya akan mendorong pemerintah pusat, utamanya Kementerian Pertanian, Kementrian Pariwisata, Kementrian Perdagangan, termasuk Bank-bank BUMN untuk memberi dan membantu akses pasar, akses modal, serta akses produksi yang langsung akan diberikan kepada kelompok tani.

“Karena kopi di Bondowoso ini, menurut pak Bupati tadi, kalau sebelumnya dikembangkan PTPN tanpa menyentuh petani, sekarang ternyata pemilik saham kopi arabika ini sudah petani,” tambahnya.

Sementara itu, Bupati Amin Said Husni, mengharapkan agar kehadiran DPD RI ini bisa mempermudah support dari pemerintah pusat dan beberapa lembaga terkait, utamanya terkait pengembangan potensi pariwisata maupun produk unggulan di Bondowoso.

Baca Juga : Selain Kopi, Produk Khas Bondowoso ini Akan Dipasarkan di Indomaret

“Karena itu saya mohon support dari DPD, karena itu mewakili seluruh masyarakat Jatim, termasuk masyarakat Bondowoso, terutama pengembangan produk-produk unggulan seperti kopi, beras organik, pariwisata,” harapnya.

Lebih jauh Bupati Amin mengatakan agar akses modal, dalam bentuk kredit perbankan yang diberikan kepada masyarakat bisa dapat terus didorong.

“Kalau akses modal sebenarnya dari perbankan. Karena kalau masyarakat hanya diberi bantuan saja itu tidak mendidik dan tidak merangsang masyarakat untuk kreatif. Tapi akses kepada permodalan berupa kredit perbankan itu yang kita dorong.”

“Kalau bantuan dari pemerintah baru berupa bantuan bibit, teknologi, pemasaran, alat-alat untuk memperbaiki packaging, melatih di hilir seperti membuat cafe barista dan lain-lain itu sangat penting juga,” pungkasnya. (och)