BONDOWOSO – Komisi 1 DPRD Bondowoso meminta agar pembahasan APBD tahun 2021 ditunda terlebih dahulu.

Penyebabnya, yakni Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD), yang diajukan oleh 11 OPD Pemkab Bondowoso dinilai tidak sah. Karena berkas yang diajukan, ditandatangani oleh kepala OPD yang statusnya masih Plt (pelaksana tugas) yang memiliki kewenangan terbatas. Salah satunya tidak bisa mengambil kebijakan, yang berkaitan dengan alokasi anggaran.

“Maka untuk pembahasan APBD Tahun 2021 kami anggap cacat prosedur. Saya minta ke pimpinan untuk ditunda dulu,” demikian disampaikan oleh Ketua Komisi 1 DPRD Bondowoso, Tohari.

Menurutnya, dalam pembahasan anggaran tahun 2021, ternyata dokumen seperti RKPD ditandatangani Plt.

“Itu tidak benar, karena tak boleh kepala OPD Plt menandatangani dokumen yang berkaitan dengan alokasi anggaran. Ini baru diketahui setelah masuk di DPRD,” tegasnya.

Ia menjelaskan, pihaknya berencana akan mengembalikan berkas pengajuan ke Pemda.

Adapun terkait Plt, kata Tohari, 11 Plt itu tersebut melanggar Undang-Undang nomor 30 Tahun 2014, tentang administrasi pemerintahan. Surat Edaran (SE) BKN nomor 2 Tahun 2019. Bahkan juga melanggar Perbup nomor 48 Tahun 2020.

 

Baca Juga : Forpimda Bondowoso Bentuk Satgas Gakkum dan Patroli Covid-19

 

Dalam Undang-Undang 30 Tahun 2014, di pasal 14 ayat (7). Bahwa badan dan/atau pejabat pemerintah yang memperoleh wewenang melalui mandat. Tidak berwenang mengambil keputusan atau tindakan yang bersifat strategis, yang berdampak pada perubahan status hukum pada aspek kepegawaian dan alokasi anggaran.

“Ini juga diperjelas SE BKN 2 Tahun 2019, yang dimaksud keputusan atau tindakan yang bersifat strategis. Adalah tindakan yang berdampak besar terhadap perubahan rencana strategis, dan rencana kerja pemerintah,” papar politisi PKB tersebut.

Tak hanya itu, katanya, bahkan dalam Perbup yang sudah ditandatangani bupati Bondowoso, di pasal 6 ayat (7) disebutkan, Plh dan Plt tidak berwenang mengambil keputusan dan/atau tindakan dalam aspek alokasi anggaran.

“Antara lain, menyusun dan membuat anggaran baru. Merubah anggaran yang ada dalam dokumen pelaksanaan anggaran (DPA. Serta tak boleh menandatangani kebijakan yang bersifat substansial yang berdampak pada status hukum pada aspek alokasi anggaran,” paparnya.

Untuk informasi, ada 11 OPD di Pemkab Bondowoso yang masih dijabat Plt adalah Dinas PUPR, Dikbud, Dinas Perumahan dan Permukiman, Dinas Pertanian, RSUD Koesnadi, BKD, Bakesbangpol, Dinas Lingkungan Hidup dan Perhubungan (DLHP), Inspektorat, Dinas PPKB dan Disparpora Kabupaten Bondowoso.(och)