Share

SITUBONDO – Eks Lokalisasi Gunung Sampan (GS) yang berada di Desa Kotakan, Kecamatan/Kabupaten Situbondo, rupanya masih eksis. Kondisi tersebut membuat Anggota Komisi I DPRD Situbondo geram.

Mereka menilai Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Situbondo lembek dalam menegakkan Perda Nomor 27 Tahun 2004, tentang Larangan Pelacuran. Sehingga Anggota Komisi I melakukan pembahasan Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) Penanggulangan Pelacuran.

Menurut Ketua Komisi I DPRD Situbondo, Hadi Prianto, Raperda Penanggulangan Pelacuran lebih efektif dalam dalam menutup tempat prostitusi di Kota Santri. “Raperda ini bukan suatu kemunduran. Perlu dipahami bahwa kami menjawab banyaknya pertanyaan dari masyarakat yang kami legal standingkan di Perda Nomor 27 Tahun 2004,” ujarnya Rabu (18/1/2023).

Politisi Partai Demokrat ini mengatakan, Perda Nomor 27 Tahun 2004 hanya berbunyi larangan pelacuran. “Perintah larangan, semua masyarakat Situbondo dilarang (melakukan pratik pelacuran -red). Ada tempat prostitusi bongkar, selesai. Apakah mereka mau direhabilitasi? Itu tidak diatur dalam Perda tersebut,” tambahnya.

Baca Juga : Gelapkan Tabung LPG, Pria Ketoan Situbondo Diamankan Warga

Lebih lanjut, Hadi mengungkapkan, Raperda Penanggulangan Pelacuran nanti memuat tentang rehabilitasi dan fasilitas kewirausahaan. “Artinya bila pemerintah nantinya menutup tempat prostitusi, maka orang yang terdampak itu menjadi tanggungjawab pemerintah untuk dilakukan rehabilitasi dan fasilitasi kewirausahaan,” tegas legislator tiga periode ini.

Dalam Raperda tersebut, lanjut Hadi, nantinya Bupati Situbondo diperbolehkan membentuk Satuan Tugas (Satgas) Penanggulangan Pelacuran yang di dalamannya beranggotakan Personel TNI-Polri, Kejari, Ormas dan tokoh masyarakat, kepala desa. “Ini yang akan melaksanakan proses rehabilitasi dan engawasan tempat prostitusi kalau memang masih beraktivitas. Artinya persoalan prostitusi itu menjadi tanggungjawab bersama dan juga disertai dengan anggarannya,” beber Legislator Dapil II Situbondo ini.

Hadi menargetkan, pembahasan Raperda Penanggulangan Pelacuran tersebut paling lambat selesai pertengahan tahun 2023 ini. “Kalau target kita secepatnya ya,” tutupnya. (Ozi)