BONDOWOSO – Ketua DPRD Kabupaten Bondowoso, H. Tohari S.Ag, menyayangkan tidak masuknya kenaikan honor guru ngaji ke dalam RAPBD 2019. Padahal, rencana kenaikan honor guru ngaji dari Rp 800 ribu menjadi Rp 1,5 juta itu merupakan janji politik kepemerintahan Bupati Salwa dan Wabub Irwan Bachtiar, yang sejatinya dapat terlaksana di tahun 2019.

Tohari menjelaskan, bahwa hal itu disebabkan oleh tidak tanggapnya tim Bupati terpilih untuk memasukkan rencana tersebut dalam RAPBD 2019. Seharusnya, lanjutnya, tim terpilih pada waktu itu menyegerakan untuk melakukan komunikasi dengan pemerintah daerah. Di dalam RAPBD 2019 ini seharusnya sudah bisa mengakomodir program prioritas tersebut. Sebab, sebenarnya hal itu sudah diatur di Pemendagri nomer 38 tahun 2013.

“Saya sangat menyangkan karena sebenaranya rencana itu sangat memungkinkan untuk dimasukkan RAPBD 2019. Dalam draf tidak ada rencana untuk menaikan guru ngaji. Kalo itu merupakan progran prioritas, harusnya sudah masuk draf yang disusun oleh pemerintah daerah,” papar Tohari usai acara sertijab Bupati dan Wakil Periode 2018-2023 di Pendapa Bupati, Rabu (3/10).

Tohari menegaskan, bahwa untuk mengupayakan rencana tersebut agar terealiasi masih ada harapan.

“Cuman sampai ini draf APBD sudah masuk di DPRD dan sekarang sudah dibahas. Minggu ini tahapannya sudah sampai pembagian komisisi-komisi. Kalau nanti dirasa perlu dan masih memungkinkan, kenapa tidak,” lanjutnya.

Ia menampik jika ada pihak yg dinilai menghambat pemerintahan Bupati dan Wakil Bupati terpilih untuk merealisasikan janji-janji politik serta visi dan misinya. Namun, persoalan tersebut datang dari eksekutif yang sudah diberi peluang kepada Bupati terpilih untuk memasukkan rencana visi dan misinya, namun tidak dimanfaatkan dengan baik.

“Saya jamin tidak ada yang menghambat, usulannya saja tidak ada. Ternyata di draf yang disusun pemerintah tidak ada rencana penaikan honor guru ngaji mau pun bos madin,” tambahnya.

“Saya tidak jamin proses yang akan terjadi di DPRD. Tapi kita komitmen untuk selalu bersama, dan akan mendukung apa yang sudah menjadi kebijakan pemerintah. Kebijakan pemerintah tidak lagi menjadi kebijakan eksekutif, tapi menjadi kebijakan bersma, yaitu eksekutif dan legislatif,” pungkasnya. (abr)