Share

BONDOWOSO – Ketua DPRD Bondowoso Ahmad Dhafir mengingatkan agar seluruh Aparatur Sipil Negara (ASN) di lingkungan Pemerintah Daerah tidak turut terlibat di dalam politik praktis.

Menurut Dhafir, hal tersebut telah tertera jelas di dalam Undang-undang Nomer 5 tahun 2014 pasal 87 Bahwa ASN dilarang menjadi pengurus dan anggota partai politik.

“Artinya apa, bahwa ASN dilarang berpolitik praktis,” jelasnya saat memberikan sambutan dalam acara HUT Korpri ke 46 di Kecamatan Maesan, Senin (18/12).

Namun, menurut Ketua DPRD tiga Periode tersebut, ASN diperbolehkan untuk menghadiri kampanye partai politik. Tujuannya yakni, agar ASN tersebut bisa menyimak dan mendengar visi dan misi dari para calon. Sehingga, mereka bisa memilih calon yang benar-benar sesuai dengan hati nurani.

“Apakah PNS tidak boleh datang ke kampanye? Siapa yang mengatakan? yang dilarang itu hadir di dalam kampanye membawa atribut ASN.  Mereka hadir dalam kampanye biar tidak memilih kucing dalam karung. Untuk mendengar visi misi, kenapa? Karena diberi hak untuk menentukan pilihan ,” jelasnya.

Baca Juga : HUT Korpi 46, Bupati Amin Ingatkan Pentingnya Kinerja ASN

Menurut Dhafir, yang dilarang dilakukan oleh ASN yakni menjadi tim dan memfasilitasi kampanye. Selain itu, kampanye juga masih harus memenuhi empat unsur, yakni ada foto calon, nomer calon, visi misi, dan ada kata “pilihlah atau cobloslah”.

Seperti diketahui, Bondowoso akan menggelar Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati pada tahun 2018 mendatang. Walau pun masih akan digelar tahun depan, namun suhu politik di kota Tape ini mulai memanas.

Hingga sekarang, setidaknya sudah ada dua pasang bakal calon Bupati dan Wakil bupati yang namanya telah menghiasi poster di beberapa jalan. Walau pun, kedua pasangan tersebut belum mendeklarasikan diri secara resmi. Namun, sudah banyak kelompok-kelompok tertentu yang menyatakan sikap mendukung bacabup tersebut. (och)