Share

BONDOWOSO – Ketua DPC PKB Bondowoso, Ahmad Dhafir menegaskan bahwa melalui Fraksi PKB di DPRD, pihaknya mendukung rencana kenaikan honor guru ngaji. Termasuk juga, berbagai  program yang berpihak kepada kepentingan masyarakat. Apalagi demi kesejahteraan dan kepentingan keagamaan.

“Tentu dengan mematuhi semua aturan perundang-undangan yang menjadi landasan untuk menyusun APBD dan aturan yang lain. Karena semua anggaran akan diaudit dan diperiksa oleh BPK,” tuturnya.

Ia pun memastikan bahwa Fraksi PKB akan selalu memposisikan sebagai sahabat sejati. Artinya, berani mengatakan benar apabila itu benar, bukan orang yang membenarkan perkataan.

“Tentunya pertanyaan BPK tidak akan mengacu bagaimana menurut kaidah fikih. Tapi pedomannya adalah perundang-undangan yang sudah ada, dan bilamana sesuai pasti aman dan lancar,” pungkasnya.

 

Baca Juga : Dhafir Sesalkan Kenaikan Honor Guru Ngaji Jadi Komoditas Politik

 

Diberitakan sebelumnya, Ketua DPC PKB Bondowoso, Ahmad Dhafir sesalkan rencana kenaikan honor guru ngaji dijadikan sebagai komoditas politik. Hal ini mengingat, banyaknya perdebatan yang muncul di permukaan, karena tidak masuknya kenaikan honor guru ngaji ke dalam draf RAPBD tahun 2019. Padahal, rencana kenaikan honor guru ngaji, dari sebelumnya Rp 800ribu per tahun menjadi Rp 1,5 juta per tahun, menjadi salah satu janji politik, Bupati Salwa Arifin, dan Wabup Irwan Bachtiar Rahmat.

“Terkait kenaikan insentif guru ngaji, seharusnya tidak perlu menjadi polemik yang mengakibatkan terjadinya kegaduhan di ranah publik. Insentif Rp 1,5 juta per tahun itu dibagi 12 bulan hanya Rp 120 ribu. Kemudian Rp 120 ribu dibagi 30 hari akan menjadi Rp 4.000 rupiah perhari. Hanya uang empat batang rokok saja kok diributkan. Seharusnya yang diperdebatkan bagaimana untuk meningkatkan kualitas keagamaan yang jauh lebih penting dari pada Rp 1,5 juta. Paling penting, hormati posisi guru ngaji kalau ini disampaikan di publik,” tuturnya di Kantor DPC PKB, Minggu (7/10).(och)