SURABAYA – Ratusan anggota Polres Pelabuhan Tanjung Perak, Surabaya baik anggota Polri maupun Pegawai Negeri Sipil (PNS) dari beberapa bagian diantaranya, Reskrim, Satresnarkoba, Satlantas, Satsabhara, dan Staff Humas melaksanakan upacara detik-detik Proklamasi Peringatan Hari Ulang Tahun (HUT) Kemerdekaan Republik Indonesia (RI) ke-72 sekitar pukul 07.00 WIB di halaman Polres Pelabuhan Tanjung Perak, Jalan Kali Anget No. 01 Surabaya.

Upacara tersebut berjalan dengan tertib, khidmad dan sebagai Inspektur upacara,Dipimpin oleh Waka Polres Pelabuhan Tanjung Perak, Kompol. Arief Kristanto, SH, S.I.K.
Dalam pesan pidato Kapolri Jendral Polisi Tito Karnavian yang dibaca oleh Wakapolres Pelabuhan Tanjung Perak, Kompol Arief Kristanto, SH, S.I.K menyampaikan Peringatan Proklamasi Kemerdekaan Republik Indonesia yang ke-72 ini,Keberhasilan yang telah dicapai Bangsa Indonesia saat ini harus dipertahankan. Perlu disadari masih banyak kelemahan dan kekurangan.

“Tantangan jaman semakin kedepan semakin banyak.Sangay diperlukan perubahan yang positif serta untuk terus melakukan reformasi institusi Polri secara menyeluruh dan konsisten,” katanya.

Menurutnya, reformasi ditubuh Polri secara menyeluruh dan konsisten adalah kunci dalam menghadapi masa depan yang lebih baik, serta perkembangan ekonomi global yang berpengaruh terhadap pembangunan ekonomi Indonesia. Selain itu, ekonomi nasional dimungkinkan berimplikasi terjadinya berbagai permasalahan nasional khususnya terkait situasi keamanan yang semakin komplek dengan berbagai fenomena masyarakat berpotensi adanya peningkatan kejahatan.

 

Baca Juga : Sejumlah Upacara Unik yang Dilakukan Masyarakat Bondowoso

 

“Seperti kejahatan konvensional, kejahatan transnasional, kejahatan terhadap kekayaan negara dan kejahatan yang berimplikasi kontijensi,” tambahnya.

Dalam hal ini, dijelaskannya akan menjadi tantangan berat bagi tugas Polri dimana masyarakat menuntut Polri mampu untuk memberikan pelayanan dalam menjaga Kamtibmas tersebut, serta menumpas berbagai kejahatan dalam rangka mewujudkan keamanan dalam negeri dalam mengisi kemerdekaan.

“Semua pelayanan Polri harus responsif dan peka terhadap setiap permasalahan yang dihadapi khususnya yang berkaitan dengan pelayanan publik,” jelasnya.

Di dalam hal pembenahan di bidang pemeliharaan Kamtibmas, Ditambahkannya harus mampu mengedepankan tindakan penangkalan dan pencegahan dengan pemetaan deteksi dini dan antisipasi setiap kerawanan yang ada guna menentukan langkah yang tepat agar tidak terjadi gangguan Kamtibmas yang dapat meresahkan masyarakat. Sementara di bidang penegakan hukum harus mampu bertindak tegas profesional, legitimate dan tidak diskriminatif terhadap setiap pelanggaran hukum yang berdampak pada potensi gangguan stabilitas keamanan nasional maupun yang mengakibatkan kerusakan masyarakat.

“Hal ini bertujuan untuk menjamin kepastian hukum dan memenuhi rasa keadilan bagi masyarakat agar memunculkan kepercayaan publik terhadap Polri dan mampu mendukung pemerintah untuk mewujudkan pembangunan nasional yang stabil dan berkesinambungan kebenaran secara internal di dalam tubuh Polri,” sambungnya.

Lebih lanjut dikatakannya, momentum peringatan proklamasi kemerdekaan Republik Indonesia untuk memperbaiki sistem pelayanan Polri kepada masyarakat sebagai pelopor penggerak revolusi mentaldi ruang publik.

“Dengan memberantas proses produksi hutan liar Mafia Hukum dan makelar kasus beserta transparansi pada setiap fungsi pelayanan,” pungkasnya. (sga)