Share

SITUBONDO – Kejaksaan Negeri (Kejari) Situbondo memusnahkan barang bukti (BB) tindak pidana umum (Pidum) dan perkara lain yang telah berkekuatan hukum tetap (Inkrah), Senin (28/11/2022). Brang bukti yang dimusnahkan itu merupakan sitaan perkara tahun 2022.

Pemusnahan barang bukti untuk periode Juli-Oktober tahun 2022 itu dilakukan secara bersama-sama jajaran Forkopimda di Halaman Kejari Situbondo.

Dari pantauan Jurnalis Memo Indonesia.com, sejumlah barang bukti tindak pidana umum dan perkali lain yang dimusnahkan antara lain Narkoba jenis sabu seberat 75,056 gram, pil daftar G atau pil trex sebanyak 14,322 butir dan 49 botol Miras, enam handphone, satu senjata sajam (Sajam) perkara pembunuhan dan sejumlah barang bukti perkara pencurian lainnya.

Kepala Kejari (Kajari) Situbondo, Nauli Rahim Siregar, mengatakan pihaknya sengaja memusnahkan sejumlah barang bukti tersebut. Di mana barang bukti tersebut merupakan sitaan sebanyak 43 perkara yang ditangani Kejari pada periode Juli-Oktober tahun 2022. “Sejumlah barang bukti yang dimusnahkan tersebut sudah memiliki kekuatan hukum tetap atau inkrah,” ujar Nauli.

Menurutnya, kegiatan pemusnahan terhadap sejumlah barang bukti dilakukan, karena jaksa merupakan satu-satunya eksekutor barang bukti terhadap perkara yang telah inkrah. Baik perkara tindak pidana umum maupun tindak pidana khusus, seperti barang bukti korupsi. Semuanya harus dimusnahkan.

Baca Juga : Dapur Rumah Warga Mimbaan Hangus Terbakar, Pemilik Rugi Jutaan Rupiah

”Sesuai dengan amanah KUHP Undang-undang nomor 08 tahun 1981, jaksa merupakan satu-satunya eksekutor dan harus memusnahkan semua barang bukti, yang telah memiliki kekuatan tetap atau inkrah,” katanya.

Lebih jauh, pria yang akrab dipanggil Nauli menegaskan, untuk tahun 2022 ini, pihaknya dua kali melakukan pemusnahan barang bukti. Pertama dilakukan pada Juni 2022 lalu. Sedangkan pemusnahan barang bukti kedua dilaksanakan pada hari ini.

“Kami sengaja melakukan pemusnahan barang bukti dua kali untuk tahun 2022. Ini dilakukan sebagai upaya untuk menghindari penyimpangan barang bukti perkara yang sudah mempunyai ketetapan hukum,” pungkasnya. (Ozi)