Share

 

JEMBER – Tiga tersangka kasus Korupsi di Kabupaten Jember akhirnya ditetapkan menjadi Daftar Pencarian Orang (DPO) oleh Kejaksaan Negeri (Kejari) Jember, Rabu (16/08) sekitar pukul 10.00 WIB.

“Ketiga orang tersangka tersebut di antaranya mantan Ketua ASSKAB PSSI Jember Diponegoro, kepala Desa Pecoro Iwan Hendrik  dan yang ketiga adalah Mohammad Yusuf Salah satu Karyawan PDP Jember,” ucap Kajari Jember Ponco Hartanto.

Menurutnya, penetapan para tersangka menjadi DPO tersebut karena mereka tidak kooperatif atau Mangkir ketika pemanggilan pemeriksaan lanjutan oleh Kejari Jember terkait kasus yang menyandungnya.

“Ketika hendak kita jemput paksa mereka tidak ada di tempat. Oleh karena itu akhirnya kita menetapkan mereka menjadi DPO. Sementara untuk penangkapan Kita juga berkoordinasi atau meminta bantuan kepada pihak kepolisian untuk menangkap tersangka,” ungkap Ponco.

Dia juga berharap kepada Masyarakat yang mengetahui atau menemui ketiga tersangka kasus Korupsi tersebut agar melaporkan ke pihaknya atau Instansi terkait lainnya seperti pihak Kepolisian.

 

Baca Juga :  Temui Demonstran, Ketua DPRD Bondowoso Ikut Tolak FDS

 

Nampak Dalam pamflet DPO yang tersebar, disebutkan Diponegoro berumur 33 tahun mempunyai ciri-ciri tinggi badan 170 cm, warna kulit sawo matang, bentuk muka oval, selama di Jember tinggal di Jalan Blimbing No 10 Kecamatan Patrang. Dia juga tinggal di rumah Surabaya di Perumahan Graha Family Blok AA No. 2, dan juga bertempat tinggal di Sumenep.

Sedangkan untuk Mohammad Yusuf ( 31) salah satu dari Karyawan Sub Unit Usaha Kopi Olahan Unit Usaha di PDP Kahyangan dan diketahui terakhir berada di Jember, Banyuwangi dan Surabaya.

Swmentara itu untuk DPO ketiga yakni Iwan Hendrik, (33), diketahui Informasi terakhir berada di Malang dan Jakarta.

Diberitakan sebelumnya bahwasanya Diponogoro yang tak lain adalah Putra dari MZA Djalal (Mantan Bupati Jember) ini tersandung kasus penyimpangan penggunaan dana hibah Askab PSSI Jember senilai Rp 2,7 miliar pada tahun 2014-2015, berupa penggunaan anggaran yang tidak tepat sasaran dan kegiatan yang ada diduga fiktif.

Sementara itu, untuk Muhammad Yusuf tersandung kasus dugaan penyimpangan kopi di Perusahaan Daerah Perkebunan (PDP) Kahyangan. Sedangkan untuk Iwan Hendrik Kepala Desa Pecoro Kecamatan Rambipuji tersandung dalam kasus ADD. (mam)