Share

BONDOWOSO – Pemerintah Daerah Bondowoso mendesak BPJS Ketenagakerjaan untuk segera melimpahkan SKK (Surat Kuasa Khusus) ke Kejaksaan terhadap desa dan perusahaan yang belum mendaftarkan karyawannya ke dalam jaminan BPJS Ketenagakerjaan.

Asisten 1 Pemkab Bondowoso Agung Trihandono, memaparkan bahwa di kota Tape ini masih ada sekitar 78 desa dan sekitar 500-an perusahaan yang belum mendaftarkan karyawannya ke dalam BPJS Ketenaga kerjaan. Padahal sesuai dengan Peraturan Bupati Nomor 33 Tahun 2016 bahwa seluruh masyarakat pekerjabaik formal maupun informal harus terdaftar sebagai peserta BPJS Ketenagakerjaan.

Selain itu, Perbup Nomor 2 Tahun 2017 yang mengamanatkan kepala desa dan perangkat desa harus terdaftar sebagai peserta BPJS Ketenagakerjaan yang dibayar menggunakan Anggaran Dana Desa (ADD).

“Pemberian jaminan sosial kepada para pekerja ini merupakan hak yang harus diterima oleh pekerja karena kecelakaan bisa sewaktu-waktu terjadi,” paparnya saat Forum Group Discussion Akuisisi Kepesertaan dan Kepatuhan Pelaksanaan Program BPJS Ketenagakerjaan, di Aula Hotel Palm, Rabu (6/120).

Menurutnya, Kejaksaan sebagai pengacara negara akan melakukan tindakan selanjutnya. Tentu ini sebagai bentuk perlindungan dari pemerintah terhadap pekerja formal maupun informal di Bondowoso.

Sementara itu, Kasidatun Kejaksaan Negeri Bondowoso Anggidikdo, menjelaskan pihaknya siap mengakuisisi perusahaan maupun desa yang belum mendaftarkan karyawannya. Namun demikian, Ia masih akan berkoordinasi dengan BPJS Ketenagakerjaan Bondowoso.

“Kita akan koordinasi dengan BPJS Ketenagakerjaan dulu,” ujarnya.

Baca Juga : Penjual Makanan Mengandung Bahan Berbahaya Bisa Dipidanakan

Kepala Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Tenaga, Purnowinardi, menjelaskan, bahwa akan menjadikan kepesertaan BPJS Ketenagakerjaan sebagai salah satu syarat untuk pengajuan dan perpanjangan izin usaha. Ini dilakukan sebagai upaya untuk meningkatkan kepatuhan perusahaan di Bondowoso dalam memberikan perlindungan kepada pekerjanya.

Kepala BPJS Ketenagakerjaan Cabang Jember, Dwi Endah Aprilistyani, menjelaskan, sudah menjadi kewajiban bagi sebuah Perusahaan untuk mengikutsertakan karyawannya dalam program jaminan sosial, dimana pemberi kerja wajib membayarkan premi untuk BPJS Kesehatan dan BPJS Ketenagakerjaan sesuai UU Nomor 24 Tahun 2011.

Dengan diikutsertakannya karyawan dalam program BPJS baik Kesehatan maupun Ketenagakerjaan, maka karyawan memiliki kepastian jaminan sosial saat bekerja jika sewaktu-waktu sakit, mengalami kecelakaan kerja, dan lainnya di mana itu semua tidak dapat diduga.

Pantaun Memo Indonesia, acara FGD tersebut dibuka oleh Kepala Kejaksaan Negeri Bondowoso Taufik Hidayat, dan juga turut dihadiri oleh Asisten 2 Pemkab Bondowoso Muhammad Erfan. Selain itu,  juga dilakukan penyerahan secara simbolis jaminan kematian ahli waris kepala desa Ampelan, Kecamatan Wringin. (och)