BONDOWOSO – Wakil Ketua Badan Pembentukan Peraturan Daerah (Bapemperda) DPRD Kabupaten Bondowoso, Yondrik, S. H, memberikan masukan kepada Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT) Republik Indonesia tentang upaya membabat habis paham radikalisme yang makin menyebar aksi teror di Indonesia. Hal tersebut ia sampaikan dalam forum silaturahmi Bapemperda se-Indonesia di ruang rapat paripurna DPRD Pemprov Jatim, Selasa (6/4/2021).

Kepada Deputi Bidang Kerjasama Internasional BNPT, Andhika Crisnayudhianto, Yondrik menyampaikan jika pemerintah harus memprokteksi dunia maya atau media sosial dari akun-akun yang disinyalir menyebarkan paham radikalisme kepada generasi bangsa. Sebab, ia menilai Medsos merupakan sarana utama untuk menyenyebar paham radikalisme selain melalui pendekatan personal.

“Penyebar paham radikalisme masif bergerak di dunia maya. Pemerintah telah mempunyai otoritas untuk menonaktifkan akun medsos yang bernafaskan radikalisme. Sebab mereka belajarnya lewat hp. Harus diwaspadai pula penyebaran paham di masjid maupun musalla kampus,” pinta alumnus Pelatihan Kader Penggerak Nahdlatul Ulama (PKPNU) angkatan 4 Buleleng, Bali tersebut.

Politikus Partai Golkar tersebut juga menyampaikan jika pemerintah harus bersikap tegas untuk membubarkan organisasi kemasyarakatan maupun aliran keagamaan yang tidak senafas dengan ideologi bangsa. Menurutnya, Negara Kesatuan Republik Indonesia sebenarnya sudah cukup memiliki organisasi terbesar dan tertua yaitu Nahdlatul Ulama dan Muhammadiyah.

“Sekarang pemerintah mau tegas atau tidak untuk mengisolasi aliran di nusantara ini agar tidak kemudian banyak mazhab dan aliran yang mungkin justru akan merusak. Punya NU dan Muhammadiyah saja sudah cukup. Jangan ada tambah lagi mazhab lain,” pintanya.

Baca Juga : KSOP Panarukan Pantau Keselamatan Pelayaran KMP Pengangkut Santri Ponpes Sukorejo

Anggota DPRD Dapil III Kabupaten Bondowoso tersebut mempunyai keyakinan jika pemerintah sebaiknya tak perlu membuat Rencana Aksi Nasional Pencegahan dan Penanggulangan Ektrimisme (RANPE) untuk menumpas paham yang mengarah kepada aksi terorisme. Pasalnya, potensi kekuatan besar yang dimiliki oleh NU dan Muhammadiyah sebenarnya bisa menumpas radikalisme. Namun, dalam tidak-tanduknya perlu didukung secara optimal oleh pemerintah.

“Cukuplah NU dan Muhammadiyah peninggalan nenek moyang yang kita yakini. Jangan ambil aliran lain atau jangan sampai ada aliran yang mengarah kepada terorisme,” tegasnya.

Ketua PD AMPG Bondowoso tersebut menambahkan bahwa penebar radikalisme juga hadir ke tengah masyarakat dengan modus memenuhi kebutuhan ekonomi. Dan hal itu sulit dilakukan secara masif oleh NU. Oleh sebab itu, ia meminta agar perintah BNPT kepada daerah agar APBD-nya dialokasikan untuk pencegahan radikalisme melalui Pokja atau RAN PE yang isinya dari berbagai kementrian dan OPD, lebih baik anggarannya dialokasikan kepada NU dan Muhammadiyah guna menjalankan tugas penjegah faham radikalisme.

“Tak jarang warga miskin dedekati dengan cara memberikan sembako. Ini yang perlu dibantu. Makanya perlu ada dana asal daerah maupun pusat dialokasikan untuk NU dan Muhammadiyah agar disalurkan kepada warga miskin yang mudah terpengaruh karena faktor ekonomi,” pungkasnya. (abr)