Share


BONDOWOSO -Jumlah Tempat Pemungutan Suara (TPS) pada Pemilihan Presiden (Pilpres) dan Pemilihan Legislatif (Pileg) 2019 di Kabupaten Bondowoso dipastikan akan bertambah.
Komisioner KPU Divisi Tekhnik, Saifullah mengatakan, jumlah TPS tersebut sebelumnya 1.500, sedangkan saat pilpres dan pileg nanti jumlahnya akan menjadi 2.995 TPS.

Bertambahnya jumlah TPS untuk Pemilu 2019 itu karena memang logika regulasinya Pileg ini membutuhkan kedekatan langsung dengan masyarakat. Kemudian, kecepatan dalam menangani pada hari-H, kecepatan menangani admisnitrasi. Karena administrasi dalam Pileg dan Pilpres itu sangat banyak, jika tidak ditambah justru kegiatan rekap, pengarsipan tambah lama.

“(Apa Karena ada penambahan DPT?) Pastinya iya, karena kita melihat regulasi berikutnya setalah Pilkada, DPT menjadi DPS, kemudian dimuktahirkan lagi dengan tahapan-tahapan yang sudah selesai itu dan memang kita perhatikan di beberapa wilayah kemarin itu tidak semuanya ternyata menjangkau masyarakat, kayak di Taman Krocok,”urainya.

 

Baca Juga : Sambut Tahun Baru Islam, Pemkab Bondowoso Laksanakan Tradisi Arebbe Tajin Sora

 

Ia menerangkan dengan bertambahnya TPS ini sebenarnya tidak lantas mengubah jumlah maksimal hak pilih. Pada Pileg dan Pilpres jumlah maksimalnya 600 per TPS, dan di Pilkada pun sekitar 600 orang. Hanya saja, berkaca pada Pilkada sebelumnya jumlahnya tidak sampai mencapai batas maksimum.

“Ada yang 200, ada yang 300, dan ada yang sampai 400 ada. Cuma yang kemarin itu (Pilkada) 400 kalau tidak salah, yang Pileg ini 600.Cuma ternyata emang tidak sampai itu kok. Itu kan jumlah yang antisipaif,”terangnya pada awak media, Rabu (12/9).

Adapun, untuk panitia KPPS sendiri tetap tujuh orang untuk setiap TPS. Sedangkan rekrutmennya sendiri masih tetap, karena PKPU tidak berubah.

Terkait dengan jumlah DPT sendiri, Saifullah menerangkan bahwa DPS HPnya telah selesai dilakukan. Hanya saja, pihaknya saat ini sedang melakukan proses kembali, lantaran terjadi permasalahan adminsitrasi.
“Dengan adanya temuan Bawaslu dari pusat kemudian diturunkan sampai ke bawah untuk dilakukan pencermatan bersama oleh KPU, Bawaslu dan Parpol dari temuan-temuan data ganda pemilih,”pungkasnya.(och)