BONDOWOSO– Pemerintah Kabupaten Bondowoso disebut Bondowoso Republik Plt (Pelaksana Tugas) oleh DPRD. Alasannya, karena ada sekitar 14 Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang dijabat oleh pelaksana tugas.

Di antaranya yakni Sekretaris Daerah, BKD, Dinas Sosial, Disparpora, BPBD, Dispendik, Bapenda, Inspektorat, RSUD Koesnadi, Diskominfo, Dinas Pertanian, serta Dinas Perumahan dan Permukiman, Satpol PP, dan Dinas Perpustakaan dan Kearsipan.

Jumlah itu masih belum termasuk sejumlah camat yang juga dijabat Plt. Di antaranya Camat Cermee, dan Camat Kota Bondowoso.

Ketua Komisi I DPRD Bondowoso, Tohari, mengaku, selalu mengingatkan untuk segera dilakukan lelang jabatan.

Namun, lelang jabatan yang telah direncanakan dari bulan April tahun 2020. Hingga kini masih juga belum terlaksana.

“Waktu itu bilang ke saya pengisian ini bulan empat (April 2020), setelah hari raya rampung. Saya kok masih yakin hari raya tahun ini belum selesai juga,”ungkapnya.

Terkait alasan rekomendasi KASN yang belum turun, kata Sekretaris DPC PKB Bondowoso itu, bahwa pasti ada sebab dan akibatnya.

Karena itu, Badan Kepegawaian Daerah (BKD) selaku OPD pelaksana tugas dibidang kepegawaian dan diklat daerah pasti lebih paham bagaimana mekanisme yang harus dilakukan.

“Karena saya husnudzon, tidak mungkin KASN itu ada niatan untuk mempersulit bahkan menghambat kinerja dari Pemkab Bondowoso,” jelasnya.

Untuk anggaran di DPRD, kata Tohari, sudah disiapkan bahkan ada kekurangan pun sudah ditambah. Namun hingga kini belum selesai dilakukan open bidding.

“Setiap kita melakukan hearing, rapat kerja, pasti jawabannya begitu. Iya pak, sudah. Tinggal kita menunggu satu atau dua bulan ini,” ucapnya.

Baca Juga : Bupati Bung Karna Minta Kades Segera Selesaikan APBDes

Tohari berharap, BKD untuk tidak ragu dalam melangkah dalam melaksanakan open bidding.

“Karena jika tidak ada langkah yang nyata, saya yakin bisa 100% semua OPD dijabat oleh Plt. Hingga 2023 Bupati pun bisa dijabat oleh Plh,” tegasnya.

Ditanya apakah Fraksi yang dipimpinnya akan melakukan interplasi, Tohari menegaskan Fraksi Kebangkitan Bangsa belum mengarah untuk melakukan interplasi.

“PKB belum mengarah kesana ma,” terangnya.

Sementara itu, Ketua DPRD Ahmad Dhafir menambahkan, bahwa sebenarnya memang tak ada resiko jika dijabat Plt. Namun, dinilainya mengganggu terhadap pelayanan masyarakat.

Karena, memang berpengaruh terhadap pengambilan kebijakan yang akan diambil. Mengingat ada keterbatasan dalam jabatan Plt.

“Pasti akan mengganggu, kan tidak bisa dia berposisi seperti kepala dinas. Dia hanya kepala dinas,” ujar Dhafir.

Karena itulah, pihaknya pun mendorong pemerintab daerah untuk segera melakukan lelang jabatan. Yakni, terus berupaya memenuhi yang menjadi penyebab rekomendasi KASN tidak turun.

“Upaya untuk segera diurus dan diselesaikan. Mungkin ada masalah administrasi, ya segera dipenuhi,” tutupnya.

Diberitakan sebelumnya, per tanggal 1 Maret 2021, salah satu pejabat eselon II di lingkungan Pemkab Bondowoso pensiun.

Adalah, Kukuh Triatmoko yang sebelumnya merupakan Kepala Diskominfo dan Plt. Kepala BPBD Bondowoso.

Dengan begitu jumlah Organisasi Perangkat Daerah di Bondowoso yang dijabat Plt. pun bertambah menjadi dua. Sehingga total kini menjadi 14 OPD.

Bupati Salwa Arifin membenarkan, bahwa jumlah Plt. pun turut bertambah.

” Iya bertambah, tapi itu sudah masuk (open bidding, red),” katanya.

Dikonfirmasi terpisah, Plt. Kepala Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Apil Sukarwan, mengatakan, dua OPD itu telah diajukan untuk masuk bersama belasan OPD lainnya yang akan dilelang jabatan.

Karena, secara aturan memang diperbolehkan pengajuan untuk lelang jabatan ke Komisi Aparatur Sipil Negara (KASN) tiga bulan sebelum pemimpin dinas pensiun.

“Diskominfo dan BPBD sudah kita ajukan (lelang jabatan, red),” ungkap Apil.

Ia mengaku hingga saat ini pihaknya masih menunggu rekom lelang jabatan l dari KASN sebagaimana yang telah diajukan.

“Yang diajukan itu formasi dan Pansel. Kalau Pansel ditolak ya tidak bisa jalan. Kan yang mengerjakan itu Panselnya, BKD hanya sekretariatan,” beber Apil.

“Tunggu aja, lebih cepat rekomnya lebih baik,” tutupnya.(och)