BONDOWOSO – Dalam Perda nomer 5 tahun 2020 ada sejumlah syarat yang harus dipenuhi manakala membangun toko modern di Bondowoso dengan jarak 50 meter.

Salah satunya, yakni syarat toko modern wajib menjual 20 persen produk UMKM dengan menyediakan outlet produk lokal.

Ketua DPRD Ahmad Dhafir meminta agar pemerintah daerah berani menindak tegas toko modern yang tidak mematuhi syarat yang tercantum dalam Perda.

“Kalau ada toko modern yang tidak memenuhi sebagaimana di atur Perda, 20 persen produk lokal Bondowoso. Ya, silahkan Pemda harus bertindak tegas, cabut ijinnya,” urainya.

Termasuk, jika dalam prosesnya pelaku UMKM dipersulit hendaknya disampaikan ke Diskoperindag, dan atau Satpol PP. Karena Satpol PP sendiri bertugas mengawal Perda.

 

Baca Juga : Rumuskan Kerja Organisasi, PC PMII Bondowoso Gelar Rakercab

 

Karena, kata Ketua DPC PKB itu, adanya syarat ini juga merupakan bentuk upaya pemerintah membantu, mendorong, dan memberikan pasar kepada pelaku UMKM.

“Tetapi mereka kalau hanya didorong untuk berproduksi namun tidak disediakan pasar. Mereka bisa gulung tikar. Kewajiban pemerintah itu menyediakan pasar,” tutupnya.

Untuk informasi, Perda Nomer 5 tahun 2020 tentang penataan dan pembinaan pasar rakyat, toko swalayan, dan pusat perbelanjaan kini menjadi sorotan.

Karena jarak toko modern dengan pasar tradisional hanya dibatasi 50 meter. Sedangkan, pada perda sebelumnya, dibatasi hingga 1.000 meter.(och)